Jakarta (ANTARA) -
Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis data yang menunjukkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo saat ini.
"Hampir sekitar 70 persen masyarakat menyatakan puas dengan kinerja presiden saat ini," kata Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam kegiatan rilis survei LSI soal evaluasi publik terhadap kondisi nasional dan peta awal pemilu 2024, di Jakarta, Senin.
Sebanyak 12,4 persen masyarakat yang disurvei menyatakan sangat puas dengan kinerja Joko Widodo, kemudian sebanyak 57,4 persen menyatakan cukup puas. Total masyarakat yang menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi yakni 69,8 persen.
"Kalau kita lihat trennya sejak Februari 2020 ada kecenderungan penurunan tingkat kepuasan dari kinerja presiden, lalu mulai Juli 2020 ke Januari 2021 itu terlihat ada perbaikan dari kepuasan kinerja presiden," kata dia.
Kemudian, untuk wakil presiden saat ini Ma'ruf Amin lanjut dia tingkat kepuasan masyarakat berada pada angka 56,1 persen.
Sebanyak 6,3 persen merasa sangat puas dengan kinerja wakil presiden, kemudian 49,8 persen menyatakan cukup puas terhadap KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden.
Berikutnya, kata dia kebanyakan warga juga merasa puas dengan kinerja Menteri-menteri dalam kabinet saat ini. Warga merasa paling puas dengan kinerja menteri pertahanan Prabowo Subianto saat ini yakni sebesar 75 persen.
Kepuasan warga paling rendah pada kinerja menteri perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan tingkat kepuasan 43 persen.
Selanjutnya, menurut Djayadi secara umum mayoritas warga merasa sangat/cukup percaya dengan lembaga-lembaga politik yang ada. "Saat ini TNI paling tinggi tingkat kepercayaannya," ujarnya.
Tingkat kepercayaan warga terhadap TNI bahkan mencapai angka 95 persen, 25 persen warga menyatakan sangat puas dan 70 persen cukup percaya.
Kemudian, urutan tingkat kepercayaan setelah TNI yakni gubernur, bupati/wali kota, presiden, pemerintah pusat, KPK, Polisi, Kejaksaan, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR, dan partai politik.
"Kepercayaan kepada DPR dan partai politik adalah yang terendah dibanding lembaga-lembaga lain," ungkap-nya.
