Pemprov diminta jamin pemerataan pendidikan di Aceh selama pandemi

Banda Aceh (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Safaruddin menyatakan peringatan Hari Pendidikan Daerah (Hardikda) Aceh harus menjadi momentum pengingat bagi Pemerintah Aceh untuk memastikan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok di tengah pandemi COVID-19.

“Hardikda Aceh ini harus memberikan inspirasi bagaimana kita menghadapi pendidikan masa akan datang dalam kemajuan,” kata Safaruddin di Banda Aceh, Kamis.

Dia menjelaskan berhubungan dengan kondisi tengah pandemi, maka pemerintah harus menjamin agar aktivitas pendidikan jangan sampai terhenti. Meskipun belajar mengajar secara daring, maka sarana pendukung harus mencakup semua masyarakat di pelosok dan pulau-pulau.

“Saya khawatir daring ini juga belum menghasilkan proses yang berimbang karena ada kualitas jaringan internet tidak mendukung di sebagian besar daerah, apalagi daerah pelosok dan pulau-pulau,” kata Safaruddin.

“Apabila terhentinya aktivitas pendidikan ini, akan menjadi ancaman besar bagi kita terhadap keberlangsungan kehidupan generasi muda kita ke depan,” kata politikus Partai Gerindra itu.

Di samping itu, Safaruddin juga meminta Pemerintah Aceh belajar dan mengevaluasi manajemen pendidikan dari kegagalan-kegagalan yang telah dilakukan selama ini, demi kemajuan pendidikan masa akan datang.

Ia mengatakan kemajuan pendidikan juga tergantung terhadap kebijakan politik anggaran di pendidikan dan dukungan anggaran secara undang-undang sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan daerah Aceh juga harus memberi dampak positif.

Menurut Safaruddin, dari alokasi anggaran pendapatan daerah Aceh untuk sektor pendidikan selama ini belum mencapai hasil dengan baik dan memuaskan.

“Dukungan anggaran yang tersedia ini, baik secara undang-undang yang diberikan keleluasaan dalam pengelolaan otonomi khusus hasur bisa berimbang dengan prestasi yang ingin dicapai,” katanya.