Meski demikian Presiden Joko Widodo hingga pekan ketiga Mei 2015 belum memberikan sinyal mengenai adanya perombakan kabinet.
"Reshuffle kabinet masih menjadi wacana eksternal istana," kata Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, awal Mei ini.
Ia mengatakan jika pun ada rencana itu Presiden memiliki orang-orang terdekat yang siap menghimpun saran dan masukan dari manapun.
Eko menambahkan pihaknya sendiri akan memberikan masukan dalam kerangka titik mana yang perlu diperbaiki.
"Kantor Presiden tidak memberikan masukan untuk menilai kinerja menteri justru kita memberi masukan dalam kerangka misalnya titik mana ada proses koordinasi antara kementerian yang kurang baik, kita lakukan proses itu 'the bottle necking'," katanya.
Ia menegaskan ada sejumlah prosedur yang harus diikuti untuk mengevaluasi kinerja kementerian dan lembaga.
Namun untuk soal perombakan, Eko menegaskan Presiden akan membuka mata dan telinga lebar-lebar untuk menampung masukan dari manapun.
Presiden Joko Widodo justru memberikan perhatian khusus pada bagaimana optimalisasi kinerja kementerian termasuk kesegeraan untuk menuntaskan masalah pembenahan organisasi kementerian yang memang mengalami perubahan nomenklatur.
"Saya ingin memperingatkan kembali masalah terkait dengan organisasi kementerian," kata Presiden saat membuka sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, pertengahan Mei.
Kepala negara mengatakan masalah kelembagaan tersebut bila tidak diperhatikan dengan baik dapat berpengaruh terhadap anggaran.
"Ini rentetan (masalah, bisa-red) masuk ke pencairan anggaran dari pencairan ke serapan anggaran, serapan anggaran bisa masuk kepada pengaruh pertumbuhan ekonomi, hati-hati," kata Presiden.
Presiden menambah, "Saya (sudah-red) ingatkan sejak Januari tapi mungkin belum banyak yang punya feeling (ada pengaruh-red) pada pertumbuhan ekonomi sehingga sampai sekarang ada yang belum perpres kementerian yang belum ditandatangani."
Kepala negara menyebutkan ada lima perpres kementerian yang belum ditandatangani.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki pertimbangan sendiri terkait rencana perombakan susunan atau "reshuffle" dalam Kabinet Kerja, meskipun banyak kabar beredar terkait rencana tersebut.
"Ya tentu memang banyak yang berbicara, tapi kan tentu Presiden akan mempertimbangkan waktunya, siapa saja, karena mencari yang lebih kan tidak gampang juga," kata Kalla.
Dia menegaskan kewenangan merombak susunan Kabinet Kerja merupakan hak Presiden Jokowi, sehingga kabar yang beredar di media massa bukan menjadi penentu kapan perombakan tersebut dilakukan.
"Yang menentukan 'reshuffle' itu kapan, siapa dan waktunya itu kan Presiden, bukan media. Media silakan berbicara, tetapi pada akhirnya yang memutuskan ya Presiden," kata Wapres.
Saran Perbaikan
Sementara itu sejumlah komponen pendukung Joko Widodo pada Pilpres lalu yang tergabung dalam Komunitas Juang Relawan Jokowi menyampaikan lima maklumat bagi Presiden dan Wakil Presiden.
Maklumat tersebut diserahkan kepada Presiden saat menghadiri Jambore Komunitas Juang Relawan Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur Jakarta Timur, akhir pekan lalu.
"Kami mengamati dengan penuh antusiasme terhadap seluruh kebijakan yang diambil utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dari rakyat, tetapi kami menangkap kesan belum terkonsolidasinya pemerintahan secara efektif dan kecenderungan situasi perekonomian yang belum memenuhi harapan," demikian salah satu pengantar maklumat yang dirumuskan oleh 15 anggota Komunitas Relawan Jokowi.
Kelima maklumat tersebut masing-masing perlunya konsolidasi politik dan konsolidasi birokrasi sesegera mungkin agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efektif.
Maklumat yang kedua menyatakan perlunya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung implementasi Tri Sakti dan Nawacita yang menjadi mandat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Hal ketiga dalam maklumat itu adalah mendesaknya kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan penguatan terhadap kabinet agar dapat bekerja secara efektif dan sejalan dengan semangat Tri Sakti dan Nawacita.
"Kami berharap agar evaluasi terhadap kebinet memperhatikan dengan sungguh-sungguh dinamika sosial dan politik yang berkembang saat ini dan kebutuhan untuk melakukan akselerasi terhadap kinerja pemerintahan di masa depan," tegas mereka.
Maklumat keempat, menyebutkan perlunya dipastikan agar pembangunan ekonomi dan percepatan proyek-proyek infrastruktur dilakukan dalam semangat berdiri di atas kaki sendiri. Dimana modal asing diletakkan sebagai pelengkap terhadap kekuatan modal nasional, bukan sebagai sumber utama.
Dan maklumat yang kelima menyebutkan perlunya sesegera mungkin dilahirkan berbagai kebijakan dan program yang mendorong produktivitas rakyat sebagai penyangga ketahanan ekonomi dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
"Oleh karena itu distribusi atau pemerataan terhadap sumber dan alat produksi bagi rakyat adalah keharusan yang tidak dapat ditawar. Realisasi tanah untuk rakyat, alat pertanian untuk tani dan alat tangkap untuk nelayan serta modal usaha untuk usaha mikro sudah sangat mendesak agar pembangunan infrastruktur memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat," menurut maklumat tersebut.
Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di acara tersebut menegaskan tidak khawatir popularitasnya turun akibat kebijakan yang tidak populer sepanjang kebijakan tersebut untuk kebaikan masyarakat.
"Waktu mengalihkan subsidi BBM November lalu saya diingatkan mengalihkan ini menghilangkan subsidi dan popularitas jatuh, itu resiko dan tidak ada masalah," katanya.
Presiden menegaskan, "Memang sakit saya tahu, perubahan dimulai dengan yang sakit, banyak yang memaki ke saya, tapi yang hadir di sini nggak ada, saya siap tidak populer, saya siap dimaki-maki jangan dipikir Jokowi itu penakut."
"Ini memang kerja jangka menengah dan jangka panjang tetapi semuanya memang memerlukan pengorbanan" paparnya.
Kepala Negara mengatakan meski tantangan ekonomi yang dihadapi tidak ringan namun ia optimistis pertumbuhan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.
"Kalau ada suara miring tolong diluruskan. Sebetulnya seperti ini, nantu golnya yang terakhir ini, bila tidak nanti jadi isu dan jadi rumor yang tidak baik," kata presiden.
Apapun yang kemudian akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kabinet kerja yang dipimpinnya, tentu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan terukur. Perjalanan pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih panjang, masih banyak rencana yang perlu diwujudkan.
Mengutip pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, setiap Presiden pada masanya tentu memiliki tujuan yang sama, ingin memberikan yang terbaik bagi bangsanya.
