Banda Aceh (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdullah Puteh menegaskan peran ormas harus diperkuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pertanian.
"Produksi pertanian harus ditingkatkan, apalagi lahan yang tersedia di Aceh juga cukup luas. Saya mengajak setiap ormas, termasuk LDII di tiap daerah mengelola lahan," katanya saat bersilaturrahmi ke kantor DPP LDII, Jakarta, Kamis (13/1).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Muswil DPW LDII Provinsi Aceh yang dihelat beberapa waktu lalu. Abdullah Puteh disambut langsung oleh Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso beserta jajarannya.
Saat berbincang-bincang, Abdullah Puteh mengapresiasi program 8 Bidang Pengabdian LDII. Terlebih lagi, Abdullah Puteh yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia (GKPPI) memuji peran LDII di bidang pertanian.
KH Chriswanto menjelaskan beberapa kisah sukses warga LDII pada bidang pertanian, salah satunya Awaldi Hasibuan penyuluh pertanian nasional yang sukses menanam singkong raksasa di Riau yang ditanam oleh Awaldi Hashibuan.
Sementara di Garut, Tantan Rustandi mengembangkan pertanian digital di Garut. Selanjutnya, ada nama Taswadi yang mengembangkan pertanian di lahan gambut di Kalimantan Barat.
Menanggapi program LDII, Abdullah Puteh terinspirasi dengan berbagai program pertanian yang dilaksanakan warga LDII.
“Programnya sangat terarah dan mereka memberdayakan ekonomi masyarakat di bidang peternakan dan pertanian. Itulah yang dibutuhkan masyarakat kita hari ini. Saya kira ini memang sudah sangat berkembang dan harus terus dikembangkan,” ujarnya.
Abdullah Puteh kemudian bercerita, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Aceh tertinggi ke-5, namun angka kemiskinan menempati peringkat ke-6 pada tahun 2019.
Masyarakat Aceh dengan mayoritas petani dan area yang cukup besar, sayangnya kemiskinan masih melanda. Ia pun prihatin dengan dengan keadaan ini.
“Saya lihat LDII sudah siap, nanti kita bisa lihat bersama-sama tentang Kepres Pertanian. Saya juga punya ide food estate regional. Cita-cita saya dengan jaringan LDII yang sudah ada, dapat membuat food estate regional. Misal dipecah 10.000 hektare untuk provinsi dan 10.000 hektarenya kerjasama dengan LDII,” ujarnya.
Supaya dapat mengelola lahan, ia menyarankan ormas LDII di tiap provinsi membuat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ataupun Koperasi.
Saat ini, Hak Guna Lahan (HGU) di bawah 5.000 hektare bisa diteken di tingkat kabupaten. Seandainya pemerintah bisa fokus di lapangan dan dibantu dengan berbagai pihak, lahan pertanian yang luas dapat dikelola dengan baik dan produksi pertanian pun bisa meningkat.
“Saya berharap bisa terus berlanjut dan lebih besar lagi. Saya siap bekerja sama membantu LDII supaya bisa sama-sama memberikan sesuatu untuk masyarakat. Kita akan membentuk tim teknis, tapi yang jelas semua sektor pertanian LDII mumpuni. Kita pilih yang lebih cepat terlaksana dan kelihatan hasilnya,” ujarnya.
KH Chriswanto Santoso sangat mengapresiasi kehadiran Abdullah Puteh. Ia menjelaskan jika pertanian, pangan, dan lingkungan hidup adalah salah satu prioritas program dikerjakan DPP LDII berdasarkan program “8 Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa”.
“Kehadiran kakanda Abdullah Puteh ke tempat kami adalah kehormatan yang luar biasa, orang yang dulu saya kagumi. Maka pengalamannya perlu kita adopsi untuk bisa berkontribusi nyata ke depannya,” ujarnya.
Chriswanto Santoso kemudian bercerita terkait program yang sudah dilakukan LDII untuk bangsa. Terkait pangan, ketika hal ini disampaikan oleh pemerintah daerah, mereka sangat membuka uluran tangan.
“Di Bangka Belitung, kami dibantu dan diamanahi 1.000 hektare oleh Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman dan Ketua DPP LDII Profesor Rubiyo membantu warga LDII agar lahannya menjadi produktif,” ujarnya.
Chriswanto Santoso pun menyarankan agar fokus pada satu tempat untuk dikerjakan, terutama di wilayah Provinsi Aceh. Jika berhasil, program ini bisa dikloning untuk daerah lain.
Marzuki Selaku Ketua DPW LDII Aceh menyambut baik program Abdullah Puteh, dan siap bekerja sama dalam rangka menyukseskan program pemanfaatan lahan yang ada di Aceh nantinya akan dikelola melalui badan usaha, baik koperasi maupun badan usaha lainnya di Aceh.
