Kuala Leuge merupakan desa pesisir yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian nelayan. Dimana, taraf perekonomian masyarakat masih perlu untuk di tingkatkan dan infrastruktur juga membutuhkan perhatian serius pemerintah.
"Desa kami kawasan pesisir. Nelayan menjadi pekerjaan yang dilakoni sebagian besar warga. Kondisi sarana dan prasarana umum sangatlah tidak memadai," kata Mahyuddin ketika berbincang dengan wartawan di Langsa, Selasa.
Ketertinggalan pembangunan di desa yang dihuni sekitar 1250 jiwa ini, menurut Mahyuddin adalah akibat adanya black list oleh manajemen yang menggelola Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG).
Hal itu, lanjut dia, dikarenakan masyarakat Kuala Leuge tidak berhasil menggelola program simpan pinjam yang bersumber dari dana BKPG tersebut.
"Sejak 2012-2014 desa kami tidak mendapat alokasi dana BKPG akibat gagal dalam program simpan pinjam. Ini buntut dari rendahnya sumber daya manusia di desa," jelas Mahyuddin.
Kemudian, sambungnya, setelah terpilih secara demokratis dalam perhelatan pemilihan kepala desa dan dilantik dipenghujung tahun 2012, ia gencar melakukan advokasi agar dana BKPG kembali bisa bergulir ke desanya.
"Sejak terpilih sebagai kepala desa, sekuat tenaga saya advokasi agar desa kami bisa kembali mendapat dana BKPG," papar mantan aktivis yang pernah menjabat Ketua HMI Komisariat FKIP Universitas Samudra ini.
Diakuinya, tidak mudah mengadvokasi catatan hitam bagi desanya itu. Berbagai kesempatan dan forum di tingkat kecamatan dan kabupaten, ia terus bermanuver melancarkan lobi-lobi yang akhirnya membuahkan hasil di tahun 2014.
"Akhir 2014, baru ada kepastian desa kami dapat menerima dana BKPG tahun 2015," ujar Mahyuddin.
Selain macetnya dana BKPG, dia juga dihadapkan dengan tidak optimalnya pelayanan pemerintah desanya. Hal ini dipicu rendahnya sumber daya manusia aparatur desa dan masyarakat setempat.
Perlahan tapi pasti, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Aceh Timur ini berhasil melakukan sejumlah pembenahan, meningkatkan dan memperbaiki layanan masyarakat serta menata perencanaan pembangunan desa yang dipimpinnya.
Tahun 2014 - 2015, Mahyuddin memacu derap pembangunan di Kuala Leuge. Mulai dari pengerasan jalan berjarak 2 KM dengan budget Rp400 juta di tahun 2014.
Dilanjutkan pengaspalan jalan desa sepanjang 750 M dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp1,6 miliar yang bersumber dari APBK Aceh Timur tahun 2015.
Kemudian, dari alokasi dana desa (ADG) tahun 2015, dibangun saluran air/parit jalan sepanjang 770 meter dan 180 meter bersumber dari dana BKPG.
Membangun balai di lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Rp8 juta rupiah dan paket pembangunan WC umum sebanyak empat unit juga senilai Rp8 juta rupiah.
Selanjutnya, dana ADG juga digunakan sebagai bantuan untuk pembangunan masjid desa Rp20 juta yang sisanya diharapkan dari swadaya masyarakat.
Kegiatan kepemudaan juga menjadi perhatiannya dengan alokasi dana sebesar Rp4.800.000. PKK Rp13 juta rupiah. Disamping alokasi honor perangkat desa sebanyak 22 orang dengan alokasi anggaran Rp88 juta pertahun.
Dari Pemerintah Provinsi Aceh, kata Mahyuddin, desanya mendapat bantuan lampu jalan jenis mercury sebanyak lima unit. Sementara, alokasi dari APBK Aceh Timur lainnya adalah bantuan satu unit rumah dhuafa, bibit untuk kelompok pembudidaya ikan kerapu.
Tidak hanya fisik, mantan pengurus cabang HMI Cabang Langsa ini juga membangun generasi muda melalui even perlombaan tingkat Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Seterusnya, program peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen kepemimpinan juga ia laksanakan.
"Saya asli anak Kuala Leuge. Terpanggil untuk mengabdi menata kehidupan lebih baik di desa sebagai pimpinan masyarakat. Kalau bukan kita siapa lagi," pungkas Mahyuddin mengakhiri pembicaraan.
