Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menyatakan akan terus berupaya menyederhanakan aturan perizinan untuk memastikan kemudahan pelaku UMKM berbasis ekonomi kreatif di desa wisata dengan mengurus legalitas kegiatan usahanya.
“Desa wisata tidak mungkin bergerak sendiri dan perlu dukungan pemerintah, dan para pemangku kepentingan terkait, agar perkembangan desa wisata di Aceh dapat dilakukan secara terarah dan maksimal,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disbudpar Aceh, Almuniza Kamal di Aceh Besar, Sabtu.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela diskusi pengembangan desa wisata di Rumoh Aceh Cek Mad Rahmany, Desa Lubuk Sukon, Kecamatan Ingin Jaya.
Ia menjelaskan yang menjadi perhatian adalah kendala yang dialami UMKM untuk menembus pasar global dalam hal mengurus perizinan/label usaha, serta informasi mengenai pasar potensial yang akan dituju.
"Jadi, di sini harus ada peran serta pemerintah untuk mengurusinya. Ini (diskusi) akan menjadi catatan bagi kita, bagaimana membuka peluang pasar bagi kawan-kawan pelaku UMKM," kata Almuniza.
Almuniza berjanji, Disbudpar Aceh akan memberikan layanan bantuan/pendampingan, serta menyelesaikan kendala yang dialami pelaku UMKM saat ini.
"Ini akan menjadi tanggung jawab saya ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan legalitas formal yang menyulitkan produk UMKM teman-teman dan menjualnya lebih luas. Insya Allah kita pikirkan cara ini, kita bantu selesaikan permasalahannya," katanya.
Kegiatan diskusi bertema “Anak Muda dan Desa Wisata” yang digagas Pokdarwis Gampong Lubok Sukon dan Gampong Nusa, Aceh Besar, tersebut dihadiri sejumlah komunitas milenial, UMKM dan para pemangku kepentingan atau pemerintah terkait.
Para peserta turut disuguhi kuliner khas Aceh oleh Pokdarwis Lubuk Sukon, seperti Boh Itek Deudah, Asam Keueng, Keumamah, Kuah Bak Empeuk, dan Tiya Boh Troeng. Diskusi ini didukung oleh Lokalate.
Penggerak Wisata Lubuk Sukon, Fahry Purnama, berharap hasil dari diskusi ini bisa membangkitkan minat anak muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki setiap desa di Aceh.
"Semoga setelah program ini, ada tindak lanjut atau kolaborasi yang terjalin antar pihak untuk memajukan pariwisata Aceh," katanya.
