Otsus berkurang, Aceh perlu dukungan swasta

Banda Aceh (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Rustam Effendi menyatakan bahwa Pemerintah Aceh perlu mempercepat dukungan dari pihak swasta untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Perlu kita percepat sokongan swasta seperti investasi, karena itu bisa membangun daerah kita, salah satunya menghadirkan pabrik-pabrik industri," kata Rustam Effendi, di Banda Aceh, Senin.

Hal itu disampaikan Rustam Effendi sebagai respon atas berkurangnya pendapatan Aceh tahun anggaran 2023 yang telah dimasukkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.

Dalam rancangan KUA dan PPAS 2023 yang telah diserahkan kepada DPR Aceh tersebut pendapatan Aceh tahun depan hanya Rp9,6 triliun. Artinya berkurang dari jumlah pada 2022 lalu yakni mencapai Rp13,352 triliun.

Rustam menyampaikan, keterlibatan swasta untuk berinvestasi di Aceh dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat Aceh. 

Rustam mengatakan, upaya jangka menengah atau panjang, selain melakukan penghematan APBA pada belanja pegawai serta barang dan jasa, maka alternatif lainnya saat ini memang perlu memasukkan investasi swasta.

"Kita perlu menambah pada belanja modal, perlu memberikan dukungan terhadap sektor pertanian dari hulunya, penyediaan pupuk serta kebutuhan lainnya," ujarnya.

Rustam menyebutkan, saat ini Aceh hanya memiliki dana otonomi khusus (Otsus) sebesar satu persen dari dana alokasi umum (DAU) nasional, berkurang dari sebelumnya yang mencapai dua persen. 

Artinya, dana Otsus Aceh hanya tersisa sekitar tiga sampai empat triliun lagi hingga 2027 mendatang, maka dari itu kondisi keuangan tersebut harus ditutupi dengan percepatan investasi swasta. 

"Ini masalah bagi Aceh, maka harus ada investasi yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi Aceh, ada masuk uang lain selain bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat," katanya. 

Tak hanya itu, lanjut Rustam, Aceh juga memiliki usaha minyak dan gas seperti di blok B di wilayah utara, dan potensi tersebut harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah Aceh dalam hal ini Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) guna mensupport kekurangan dana
otsus.

"Lapangan kerja blok B ini harus dikelola dengan bagus, apa kebijakan dan langkah BPMA untuk mensupport kekurangan dana otsus Aceh yang hanya tinggal setengah lagi itu," demikian Rustam Effendi.