Kadisdikbud: Sudah 22 sekolah di Banda Aceh lulus program sekolah penggerak

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Banda Aceh mencatat sebanyak 22 sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Banda Aceh sudah masuk dalam program sekolah penggerak Kemendikbud. 

"Sudah 22 sekolah di Banda Aceh lulus program sekolah penggerak, mulai dari PAUD, SD dan SMP (SMA di bawah kewenangan Pemprov Aceh)," kata Kepala Disdikbud Banda Aceh Sulaiman Bakri, di Banda Aceh, Rabu.

Hal itu disampaikan Sulaiman Bakri saat mengisi podcast tentang pendidikan di kantor Perum LKBN Antara Biro Aceh, di Banda Aceh.

Adapun 22 sekolah tersebut yakni, pada angkatan pertama, TK Syeh Abdurrauf, TK Al kawanat, SDN 24, SDN 26, SDN 54, SD fatih bilingual School, SMPN 2, SMPN 18 dan SMP IT Nurul Islah. 

Selanjutnya angkatan kedua, TKN 2, TKN 6, TK Insan Madani, SDN 4, SDN 19, SDN 36, SDN 37, SMP 14 dan SMP Budi Dharma. Lalu angkatan ketiga ada TK Kidoss, TK my dream scholl, SDN 67 dan SMP 9 Banda Aceh.

Meski baru 22 sekolah, kata Sulaiman, pihaknya terus berusaha agar semua sekolah di Banda Aceh memiliki mutu pendidikan yang setara dengan sekolah penggerak tersebut.

"Sehingga tidak ada bedanya sekolah penggerak dengan tidak penggerak di Banda Aceh, mutunya tetap sama, itu yang kita kejar sehingga sekolah di Banda Aceh sesuai harapan kita semua," ujarnya.

Sulaiman mengatakan, program sekolah penggerak itu masuk dalam kurikulum merdeka belajar. Sehingga ada tahapan yang harus dilalui oleh sekolah jika ingin diluluskan menjadi sekolah penggerak.

Kemudian, sekolah juga harus memenuhi delapan standar nasional pendidikan yaitu terkait pengelolaan, kompetensi kelulusan, isi, proses, pendidikan dan tenaga pendidik, penilaian, sarana prasarana dan  standar biaya.

"Harus terpenuhi semua sehingga pihak Kemendikbud nantinya bisa memberikan label bahwa layak masuk dalam sekolah penggerak," katanya.

Dirinya menjelaskan, sekolah penggerak tersebut untuk menjawab kekosongan belajar saat pandemi COVID-19, sehingga kurikulum sebelumnya dari kurikulum K-13, menjadi darurat dan sekarang merdeka.
 
Tujuannya, lanjut Sulaiman, untuk mengejar kekosongan, sehingga pelajar di Indonesia tetap bisa bersanding dengan sekolah dari negara lain walaupun terjadi serangan COVID-19. 

Program itu juga berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numeqrasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

"Jadi kurikulum merdeka ini betul-betul dibuat dengan melihat keragaman anak, bertujuan untuk memberikan kebebasan, kebijakan itu diambil berdasarkan kebutuhan pelajar itu sendiri," demikian Sulaiman.