Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mewujudkan delapan aksi konvergensi dalam percepatan penurunan prevalensi stunting di kabupaten itu pada tahun 2023.
“Penurunan angka stunting sudah menjadi agenda nasional yang harus kita dukung dan sukseskan bersama-sama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai upaya untuk membangun komunikasi dan persepsi bersama terhadap gizi balita,” kata Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto di Jantho, Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 dan penandatanganan Komitmen Bersama untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar.
Iswanto menjelaskan, delapan aksi konvergensi tersebut di antaranya meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting, baik melalui APBK, APBA, APBN, maupun sumber anggaran lainnya.
Kemudian melakukan pengembangan rumah gizi gampong, dapur sehat atasi stunting sebagai upaya pengembangan kebijakan konsumsi pangan lokal dan regulasi komunikasi perubahan perilaku, penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan layanan akses air bersih, penguatan sinergisitas lintas sektor, pendampingan keluarga, serta manajemen data yang baik dan akurat.
Iswanto berharap perhatian semua peserta Rakor Penurunan Angka Stunting untuk melakukan hal-hal penting seperti meningkatkan konvergensi, kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi lintas sektor, lintas organisasi perangkat daerah, lintas program dan kegiatan, lintas kader dan bahkan lintas sumber anggaran, supaya aksi dan intervensi yang dilakukan terfokus pada sasaran yang telah ditetapkan.
Ia menambahkan upaya lainnya adalah melakukan koordinasi dan evaluasi secara berjenjang, terstruktur dan periodik, untuk mengoptimalkan kinerja posyandu melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu dan balita, meningkatkan keakuratan pengukuran dan penimbangan serta memastikan inputan data ke aplikasi e-PPGBM tepat waktu.
“Kita juga terus memperkuat kinerja Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Kader Tim Penggerak PKK Gampong, bidan desa dan Kader Keluarga Berencana dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kelahiran bayi stunting baru pada masa yang akan datang,” katanya.
Kemudian meningkatkan kerja sama dengan dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan dunia usaha/industri untuk berkontribusi pada aksi dan intervensi dalam percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati menyebutkan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)/Rembuk Stunting Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 itu diikuti 150 peserta, yang berasal dari unsur Forkopimda, berbagai OPD terkait, para camat, kepala puskesmas, serta tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir di antaranya Sekdakab Aceh Besar Sulaimi,unsur Forkopimda, Pj Ketua TP-PKK Aceh Besar Cut Rezky Handayani dan Asisten I Setdakab Aceh Besar Farhan AP.
