Aceh alokasikan Rp1,39 triliun untuk tangani kemiskinan ekstrem

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,39 triliun dalam APBA 2023 untuk penanganan kemiskinan ekstrem di tanah rencong tahun berjalan ini.

"Anggaran untuk penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2023 Rp1,39 triliun dari APBA, dan itu di luar bantuan sosial dari APBN," kata Kepala Bappeda Aceh Teuku Ahmad Dadek, di Banda Aceh, Rabu.

T Ahmad Dadek menyebutkan, dari alokasi Rp1,39 triliun tersebut, yang telah terealisasi hingga triwulan pertama sudah mencapai Rp819 miliar atau sekitar 58,94 persen.

Tak hanya kemiskinan ekstrem, kata Dadek, Pemerintah Aceh melalui APBA 2023 juga telah mengalokasikan sebesar Rp5,29 triliun untuk penanganan kemiskinan di Aceh.

"Untuk penanganan kemiskinan yang telah terealisasi di triwulan pertama 2023 baru Rp2,78 triliun atau 54,04 persen," ujarnya.

Dadek menjelaskan, selain penanganan melalui dana APBA, untuk tahun ini Aceh juga mendapatkan bantuan sosial APBN yakni program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp316 miliar untuk 213 penerima manfaat.

"Kemudian, bantuan sosial sembako Rp185 miliar diperuntukkan kepada 465 ribu keluarga penerima manfaat, serta bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp76 miliar ke 2.807 gampong di Aceh," katanya.

Dadek menyebutkan, berdasarkan data BPS 2022, adapun kemiskinan hingga Maret 2023 berada pada angka 14,45 persen, menurun jika dibandingkan dengan 2022 lalu sebanyak 14,64 persen.

"Sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Aceh hingga periode Maret 2021-2022 juga mengalami penurunan. Di mana 2021 sebanyak 3,47 persen, dan 2022 hanya 2,95 persen," ujarnya.

Dirinya menambahkan, adapun langkah dalam penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aceh yang terus dilakukan pemerintah yakni terdapat 31 kegiatan mulai dari pendidikan gratis, beasiswa Aceh, penyediaan air minum layak, pembangunan jalan lingkungan, drainase dan sarana.

Kemudian, juga pembangunan rumah layak huni 1.300 unit, pelayanan kesehatan gratis, penanganan kesehatan ibu dan anak, saluran irigasi diversifikasi pangan dan gizi masyarakat, listrik dhuafa, pemberdayaan mantan kombatan/korban konflik serta berbagai kegiatan lainnya.

"Jadi ada 31 langkah konkret dalam penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Aceh, dan ini juga terus dilaksanakan hingga tahun 2024 nanti," demikian T Ahmad Dadek.

Baca juga: Pemkab Nagan Raya dan BPS kerja sama pemanfaatan data terpadu, begini manfaatnya