Muhammad Sayuni menyebutkan berkurangnya jumlah DCT tersebut karena ada bakal calon dibatalkan pencalonannya. Pembatalan tersebut merupakan kewenangan partai politik peserta Pemilu 2024.
"Saat tahapan pencermatan DCT, parti politik diberi kesempatan menggantikan maupun tidak mengajukan lagi bakal calon yang didaftarkan sebelum," kata Muhammad Sayuni.
Setelah penetapan DCT tersebut, kata dia, selanjutnya, KIP Provinsi Aceh menyampaikannya ke Komisi Pemilihan Umum (RI) untuk proses pencetakan surat suara.
"Setelah penetapan DCT, tidak ada lagi permintaan tanggapan masyarakat. Proses selanjutnya, DCT tersebut diserahkan ke KPU RI untuk pencetakan surat suara," kata Muhammad Sayuni.
Pemilu 2024 terdiri pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta pemilihan anggota DPR provinsi dan DPR kabupaten kota.
Pemungutan suara pemilu legislatif dijadwalkan 14 Februari 2024. Pemungutan pemilu legislatif tersebut digelar serentak dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Pemilu legislatif di Aceh, selain partai politik nasional juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Geuneurasi Atjeh Beusaboh Tha'at (Gabthat), Partai Darul Aceh (PDA), Partai Aceh (PA), Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh (SIRA).
Baca juga: KIP Banda Aceh finalisasi penyusunan DCT Pemilu 2024
