Setelah mendarat ke dibibir pantai, mereka mendapatkan makanan dari hingga pakaian dari masyarakat setempat. Kemudian, para pengungsi beserta kapal mereka didorong kembali ke lautan.
"Pemerintah di sana tidak sanggup menerima karena tidak ada yang bertanggung jawab, masyarakat tidak mau di situ, dan kembali didorong ke laut," ujarnya.
Terkait pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh, Miftach meminta Pemerintah Pusat untuk bertanggung jawab penuh, jangan diserahkan ke pemerintah di Aceh, karena daerah kewalahan menanganinya.
Menurut Miftach, masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi selama ini sudah berbuat maksimal terhadap para pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh.
"Tapi Pemerintah Pusat tidak mau perhatian terhadap masalah ini. Maka kami berharap pusat harus segera turun tangan, jangan melepaskan masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh sendiri saja," ujar Miftach Tjut Adek.
Sebagai informasi, dalam tiga hari terakhir Aceh telah didatangi ratusan pengungsi Rohingya. Pertama pada Selasa (14/11) di pesisir pantai Gampong Blang Raya Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie 200 orang, enam diantaranya melarikan diri.
Sehari setelahnya, Rabu (15/1), sebanyak 147 imigran Rohingya kembali mendarat di kawasan pantai Beurandeh Kecamatan Batee Kabupaten Pidie.
Lalu, pada hari ini Aceh kembali kedatangan kapal imigran Rohingya di kawasan pesisir Jangka Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara. Namun, mendapat penolakan dari warga setempat.
Sebagai informasi, Panglima Laot merupakan lembaga adat resmi laut yang membawahi nelayan di Aceh. Semua permasalahan yang berhubungan dengan laut di Aceh tidak terlepas dari wewenang lembaga tersebut.
Baca juga: Puluhan warga Rohingya kembali mendarat di Aceh, kali ini ke Bireuen
