Tekan laju inflasi, akademisi dorong BI stabilkan nilai tukar lewat kebijakan moneter

Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Chenny Seftarita, meminta Bank Indonesia (BI) segera menstabilkan nilai tukar dengan kebijakan moneter guna menghentikan laju inflasi Aceh 2024 yang berpeluang meningkat.

"Dalam konteks makro ekonomi, Bank Indonesia selaku otoritas moneter harus secepatnya menstabilkan nilai tukar dan inflasi dengan kebijakan moneternya," kata Chenny Seftarita di Banda Aceh, Selasa.

Chenny mengatakan inflasi di Indonesia termasuk Aceh berpotensi meningkat disebabkan oleh kenaikan inflasi global (imported inflation) di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi dunia dan kenaikan harga barang secara pesat (cost push inflation). 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar akhir-akhir ini berimbas pada meningkatnya harga barang impor. Kondisi ini akan berdampak pada besarnya ongkos (biaya) produksi barang dalam negeri.

Faktor lainnya, kata dia, adalah perubahan iklim (climate change) yang turut berpengaruh terhadap menurunnya produksi komoditas volatile food seperti beras dan bawang merah. Terlebih lagi, Aceh masih mengandalkan pasokan komoditas pertanian dari daerah lain. 

"Cuaca ekstrem dan ketergantungan yang besar dari daerah lain (seperti pada provinsi Sumatera Utara) pada komoditas pertanian, serta jalur distribusi barang yang tergolong mahal dan berpotensi terhambat juga sangat berpengaruh terhadap inflasi di Aceh," ujarnya.

Karena itu, Chenny berharap Bank Indonesia dan Pemerintah Aceh melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja keras mengarahkan inflasi di dalam rentang yang wajar, yakni sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen serta menjaga stabilitas daya beli.

"Strategi TPID yaitu 4K yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, masih menjadi senjata andalan dalam upaya stabilitas inflasi," katanya. 

Dirinya juga meminta pemerintah memperhatikan pengawasan terhadap distribusi barang, penegakan hukum bagi pelanggar penimbunan barang, pengadaan subsidi beras bagi masyarakat miskin, serta pasar murah guna menghindari ulah spekulan yang nakal di pasar.

Untuk jangka panjang, lanjut dia, pemerintah juga perlu memberikan insentif dan stimulus bagi sektor pertanian terutama kepada petani padi mengingat potensi besar pengembangannya, sedangkan di sisi lain kesejahteraan petani padi masih rendah.

"Lebih jauh lagi perlu direalisasikan hilirisasi di sektor pertanian sehingga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tutup Chenny.