Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menegaskan bahwa informasi terkait adanya bantuan modal usaha yang membuat masyarakat Aceh ramai-ramai membawa proposal ke kantor Gubernur Aceh itu tidak benar adanya atau hoaks.
"Entah dari mana beredar informasi adanya bantuan dari Pemerintah Aceh, yang pasti informasi itu keliru dan hoaks," kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat dalam keterangannya, di Banda Aceh, Senin.
Hari ini, ratusan masyarakat Aceh dari berbagai daerah mendatangi kantor Gubernur Aceh dengan membawa proposal bantuan usaha. Padahal, program tersebut tidak ada, kedatangan warga berdasarkan informasi keliru yang diterima di desa masing-masing.
Amatan Antara, hingga siang tadi, ratusan masyarakat masih mengantri di depan ruangan penerimaan surat kantor Gubernur Aceh. Warga membawa proposal bantuan usaha. Mereka kesana setelah menerima informasi yang tidak benar di daerah masing-masing.
"Informasi itu keliru dan hoaks. Kami mohon maaf kepada masyarakat yang telah datang ke kantor gubernur Aceh sejak pagi tadi," ujarnya.
Akkar menjelaskan, proses penganggaran di Pemerintah Aceh telah dilakukan sejak tahun sebelumnya melalui pembahasan bersama dengan DPR Aceh.
Karena itu, tidak mungkin adanya bantuan langsung yang dapat diberikan di akhir tahun tanpa didasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kalaupun ada bantuan, lanjut dia, tentu dilakukan dengan skema pengumuman terbuka atau melalui pemberitahuan resmi di media massa.
"Misalnya, beberapa waktu lalu Pj Gubernur Aceh mengumumkan penerima bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perkim Aceh pada 2025," katanya.
Sementara untuk proposal yang baru masuk atau dimasukkan di awal tahun 2025, akan segera dilakukan diverifikasi untuk dianggarkan pada 2026.
Karena itu, Akkar mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi beredar, terutama dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami mekanisme pengelolaan bantuan pemerintah dan tidak terjebak pada informasi yang tidak akurat.
Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk transparan dan memberikan informasi yang jelas kepada publik melalui saluran resmi.
"Kami berharap penjelasan ini dapat meluruskan kebingungannya dan menghindarkan masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak benar," ujar Akkar Arafat.
Disisi lain, warga asal Aceh Besar yang ditemui di kantor Gubernur Aceh, Juliana mengaku menerima informasi beredar di desanya bahwa Pemerintah Aceh memberikan bantuan modal usaha dengan mengajukan proposal permohonan.
Ia mengatakan sudah lama mendengarkan informasi bantuan tersebut, tetapi baru hari ini sempat membawa proposal permohonannya.
"Sudah beberapa hari kami terima informasi, ini proposal bantuan usaha. Ini kami baru sempat mengantarnya," katanya.
Hal senada juga disampaikan Jafaruddin, warga Lam Ujong Aceh Besar ini mengaku mendapatkan informasi tentang bantuan modal usaha itu dari warung kopi ke warung kopi.
Setelah mendapatkan informasi yang belum terkonfirmasi itu, ia akhirnya membuat proposal permohonan modal usaha dan mengantarnya ke kantor Gubernur Aceh.
"Duduk di warung kopi ada informasi itu langsung saya buat proposal, ini ada saya lampirkan juga usaha rumahan saya," ujarnya.
Setelah sampai di kantor Gubernur Aceh dan mengetahui bahwa informasi yang diterima salah, dirinya mengaku kecewa dan langsung pulang ke kampung lagi.
