Muhajir: Pemerintah daerah wajib selenggarakan layanan PAUD

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

"PAUD menjadi salah satu layanan pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah," katanya dalam acara harmonisasi PAUD di Jakarta, Selasa.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 merupakan penguatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mengamanatkan penyediaan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkesetaraan bagi anak laki-laki dan perempuan.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 ada sekitar 6,3 juta anak usia nol sampai enam tahun di seluruh Indonesia, sementara jumlah satuan pendidikan anak usia dini sebanyak 232.411 unit dengan 514 ribu guru dan tenaga pendidik.

Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk seluruh PAUD melalui pemerintah daerah. Alokasi Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD mencapai Rp4,457 triliun tahun 2019.

Pemerintah juga mengalokasikan tidak kurang dari Rp500 miliar untuk membangun unit gedung baru, merehabilitasi ruang kelas dan menyediakan buku serta alat permainan edukasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan PAUD berkualitas.