Banda Aceh (ANTARA) - Akademisi Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Effendi Hasan, menilai sudah saatnya Indonesia menerapkan sistem e-voting atau pemungutan suara secara elektronik, baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
"Saya pikir dengan belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019, sudah saatnya pemerintah berpikir untuk melakukan e-voting atau pemilihan secara elektronik. Mengingat sangat efektif dengan cara ini, seperti yang telah diterapkan oleh beberapa negara," katanya di Banda Aceh, Rabu.
Hal itu disampaikan Effendi pada diskusi publik dengan tema "Mengawal dan Menunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres Tahun 2019: Akankah Tertib Sosial?' di 3in1 Coffee shop, Banda Aceh.
Dengan adanya sistem e-voting maka akan mengurangi terutama sengketa pemilu atau spekulasi yang muncul dari pengalaman selama ini. Akibat tidak dilaksanakannya sistem e-voting dalam pemilu serentak 2019 maka muncul lembaga survei yang melakukan quick count atau perhitungan cepat, sehingga menimbulkan spekulasi pro dan kontra di masyarakat.
"Dengan adanya sistem ini bagi saya akan mengurangi (kecurangan, sengketa pemilu), dan itu sangat efektif," kata Effendi.
Maka dengan penerapan sistem e-voting, katanya, tidak ada lagi perhitungan cepat dari lembaga survei. Karena dalam waktu sehari sudah diketahui pemenangnya berdasarkan data yang masuk dari lapangan.
"Saya mengambil contoh Singapura, Malaysia, satu hari (pemilu) selesai dengan e-voting, kita sudah tahu mana partai yang memenangkan perdana menteri. Jadi sangat efektif, saya menyarankan kepada pemerintah, KPU sudah saatnya melaksanakan e-voting dalam setiap pilkada maupun pemilu," ungkapnya, menambahkan.
Selain itu, Effendi juga menyebutkan Indonesia sudah sangat mampu menerapkan sistem e-voting tersebut. Dengan anggaran yang triliunan rupiah dikucurkan pemerintah untuk KPU, maka mustahil KPU tidak bisa melaksanakannya.
"Saya fikir dengan perkembangan teknologi 4.0 Indonesia sudah siap. Orang lain sudah gunakan, kita tinggal tunggu sistem ini digunakan saja. Saya fikir bahwa untuk memilih pemimpin yang berintegritas itu sangat ditentukan proses pemilih tersebut ketika proses tidak baik maka pasti akan menghasilkan pemimpin tidak baik," ungkapnya.
