Jakarta (ANTARA) - Menteri ESDM Ignasius Jonan mengajak seluruh pemerintah daerah untuk dapat mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala rumah tangga.
"Konsumsi listrik kita per tahun paling 1.000 kWh per kapita, ini rendah sekali. Kalau misalnya nanti naik jadi 1.500 kWh, maka pilihannya cuma dua; bangun pembangkit listrik tidak ramah lingkungan atau kita pakai ini (energi baru terbarukan)," kata Ignasius Jonan dalam kampanye Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu.
Dia menuturkan bahwa Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa memiliki keuntungan berupa matahari yang bersinar sepanjang siang, sehingga dapat menyuplai energi besar untuk kebutuhan listrik masyarakat.
"Makannya saran saya supaya para bupati dan gubernur itu sadar (energi dan lingkungan), bikin peraturan gubernur yang dirunding dengan semua kepala daerah tingkat bupati atau walikota," tambahnya.
Jonan menyampaikan gagasan agar pengajuan izin mendirikan bangunan (IMB) di atas 250 meter persegi, maka pemilik wajib memasang PLTS di atap rumah. Hal ini untuk menghemat 40 persen penggunaan daya listrik dari PLN.
Adapun untuk bangunan di atas 500 hingga 1000 meter persegi yang telah berdiri sebelum aturan itu ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat memberi batas waktu lima tahun untuk pemilik bangunan memasang energi yang bersumber dari surya.
Selain mendorong penggunaan energi terbarukan hingga ke level pemerintahan daerah, Ignasius Jonan menyarankan badan usaha maupun industri agar dapat memanfaatkan dinding dan atap bangunan untuk dipasang panel-panel surya.
Menurutnya upaya itu diharapkan mampu mendorong 10 persen peralihan energi pada sektor bisnis dan industri dari semula energi kotor menuju energi bersih, yang ditargetkan rampung dalam waktu lima tahun ke depan. Saat ini terdapat 10 juta pelanggan PLN bergerak dalam sektor bisnis, industri, dan sosial.
"Ini akan membantu penggunaan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan," ucap Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia tersebut.
Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan mencapai 23 persen pada 2025, yang telah disepakati dalam Paris Agreement dan akan meningkat menjadi 31 persen pada 2050.
