Banda Aceh terima penghargaan dari Menkumham RI atas capaian aksi HAM

Banda Aceh (ANTARA) - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Yasonna Laoly atas komitmen dan kinerja pemerintahan terhadap capaian implementasi aksi Hak Asasi Manusia (HAM). 

"Penghargaan diberikan atas komitmen dan kinerja pemerintahan Amin-Zainal dalam pelaksanaan pelaporan capaian implementasi aksi HAM dan kerja sama bidang hukum dan HAM," kata Aminullah Usman, di Banda Aceh, Rabu. 

Piagam tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Provinsi Aceh Zulkifli, di Pendopo Wali Kota Banda Aceh pada Selasa (17/0). 

Aminullah Usman mengucapkan terima kasih atas penilaian yang senantiasa dilakukan pemerintah pusat tersebut. 

"Setiap apa yang kami kerjakan, ternyata ada yang menilai, dan tahu-tahu sudah dapat penghargaan," ujarnya.

Aminullah menyampaikan, penghargaan itu menjadi motivasi dirinya untuk terus menjalankan pemerintahan, progres pembangunan, terutama dalam bidang hukum dan HAM.

"Kami selalu siap menerima arahan dari Pak Menteri dan Pak Kakanwil demi konsistensi Banda Aceh sebagai kota peduli HAM di Indonesia," katanya. 

Menurut Aminullah, HAM merupakan isu penting baik di dalam maupun luar negeri, para tamu atau wisatawan yang berbondong-bondong ke Banda Aceh selama ini tentu menjadi sebagai salah satu tolak ukurnya. 

"Dan alhamdulillah, kepedulian HAM Banda Aceh sudah diakui internasional. Salah satunya lewat ajang yang digelar oleh WWF beberapa waktu lalu yang menempatkan Banda Aceh di peringkat enam dunia kota yang paling dicintai," ujar Aminullah. 

Sementara itu, Kepal Kanwil Kemenkumham Aceh Zulkifli mengucapkan selamat kepada Aminullah atas penghargaan tersebut, seharusnya ini diberikan langsung oleh Menkumham. 

"Sejatinya Pak Menteri langsung yang akan menyerahkan penghargaan ini, tetapi karena masih dalam situasi pandemi, kami yang mewakili menyerahkannya," kata Zulkifli. 

Zulkifli meyakini, Banda Aceh akan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM dengan berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan, sehingga menjadi role model penegakan hukum dan HAM di Aceh bahkan Indonesia.