Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya menyatakan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah itu terkendala permodalan.
"Kendala pengembangan UMKM di Aceh Barat Daya masalah modal. Kami terus berupaya mencari solusi agar UMKM bisa mendapatkan modal usaha," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan Kabupaten Abdya Amri AR yang dihubungi dari Banda Aceh, Jumat.
Amri AR mengatakan UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya bergerak di bidang industri rumah tangga dengan produksi seperti bakso, kue basah dan kering, kerupuk serta lainnya.
Menurut Amri AR, kebutuhan modal usaha bagi usaha kecil di Kabupaten Abdya tidak terlalu besar. Rata-rata kebutuhan modal usaha berkisar Rp25 juta ke bawah.
"Di Kabupaten Aceh Barat Daya ada lebih 3.500 UMKM yang produk yang dihasilkan beraneka ragam. Sebagian besar di antaranya tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19, namun mereka membutuhkan modal usaha," kata Amri AR.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan meminta perbankan bisa membantu UMKM mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).
"Kami meminta perbankan bisa membantu UMKM mendapatkan KUR. Sebab, pelaku UMKM di Kabupaten Abdya sangat membutuhkan modal usaha," kata Amri AR.
Selain KUR, kata Amri AR, UMKM di Aceh Barat Daya juga terdaftar sebagai penerima bantuan permodalan usaha mikro (BPUM) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,2 juta.
"Hingga saat ini, UMKM yang tercatat sebagai penerima BPUM tahap pertama di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 3.501 usaha. Ini peluang bagi pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya di tengah pandemi COVID-19 yang kini masih berlangsung," kata Amri AR.
