Lhokseumawe (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara menyatakan produksi padi di daerah itu sepanjang tahun 2022 mencapai 143,57 ribu ton dari target 390 ribu ton.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Erwandi di Lhokseumawe, Kamis, mengatakan produksi padi sebanyak 143,57 ribu ton tersebut terhitung sejak Januari hingga April 2022.
"Sedangkan produksi padi pada Mei 2022 belum terdata karena masih dalam pendataan petugas di lapangan. Apalagi aplikasi pendataannya sedang bermasalah," kata Erwandi.
Erwandi mengaku optimis target produksi padi sebesar 390 ribu ton tercapai, mengingat masih ada beberapa bulan ke depan serta ada beberapa kali lagi musim tanam petani.
Erwandi menyebutkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus mengupayakan agar target produksi tersebut tercapai dengan mengusulkan beberapa program bantuan bagi para petani.
"Kami sudah usulkan bantuan bibit padi, namun untuk kali ini lebih diprioritaskan kepada petani yang terdampak banjir beberapa waktu lalu," kata Erwandi.
Menyangkut dengan target produksi padi, Erwandi mengatakan target 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada 2021. Target produksi padi pada 2021 mencapai 401 ribu ton.
Target yang dibebankan turun karena sejumlah masalah irigasi akibat banjir yang terjadi di Aceh Utara akhir tahun lalu. Banjir menyebabkan banyak sawah mengalami puso, sehingga gagal panen.
"Kendati target produksi turun, namun Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya mengalami surplus padi. Artinya produksi padi lebih tinggi dibandingkan kebutuhan," kata Erwandi.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Subdivisi Regional Lhokseumawe Mufti mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menyerap gabah dan beras petani.
"Gabah kering dan beras petani pada masa panen sepanjang 2022 diserap pihak swasta. Petani lebih memilih menjual ke swasta karena harganya yang lebih tinggi," kata Mufti.
Menurut Mufti, harga beli gabah sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp8.300 per kilogram. Sementara, harga beli swasta mencapai Rp8.800 per kilogram.
"Harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah dibandingkan harga yang diberikan oleh swasta, sehingga para petani lebih memilih menjual ke swasta," kata Mufti.
