Banda Aceh (ANTARA) - Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terkait implementasi pembagian lahan untuk eks kombatan.
“Kita minta agar implementasi lahan untuk mantan kombatan seperti yang disebutkan dalam MoU Helsinki dapat segera diselesaikan,” kata Ketua KPA Muzakir Manaf dalam keterangan yang diterima di Banda Aceh, Kamis.
Selain para mantan petinggi seperti Mualem, Abu Razak, Aiyub Abbas (Bupati Pidie Jaya), pertemuan dengan Menteri ATR tersebut juga dampingi anggota DPR RI asal Aceh Fadhlullah.
Dalam pertemuan itu, Mualem berharap kepada Menteri ATR agar lahan yang diserahkan nantinya bukan tanah kosong, melainkan perkebunan yang sudah jadi terisi tanaman kelapa sawit.
“Karena kalau lahan kosong, maka harus menunggu masa delapan tahun sampai panen," ujar mantan Wakil Gubernur Aceh itu.
Hal senada juga disampaikan Abu Razak, menurutnya para mantan kombatan GAM harus secepat mungkin dapat merasakan manfaat dari lahan yang diperjanjikan dalam perjanjian damai Aceh (MoU Helsinki).
“Sudah sangat lama kita menunggu proses ini selesai, perdamaian Aceh sudah 17 tahun," kata Abu Razak.
Pada kesempatan ini, Anggota DPR RI asal Aceh Fadhlullah menjelaskan, pertemuan dengan Menteri Hadi Tjahjanto merupakan salah satu langkah teknis percepatan penyelesaian distribusi lahan untuk mantan kombatan GAM.
Kepada Menteri ATR/BPN, Fadhlullah menyampaikan agar proses sertifikasi lahan bagi mantan kombatan itu dapat segera diselesaikan.
“Karena hari ini sudah 17 tahun perdamaian, kombatan GAM sudah sangat bersabar menunggu komitmen ini, dan selalu berupaya menjaga perdamaian Aceh tetap bertahan,” kata politikus Gerindra itu.
Saat ini, tambah Fadhlullah, Aceh telah memasuki generasi baru, di mana anak-anak dari mantan kombatan dan korban konflik juga telah memahami dengan baik bagaimana situasi dan kejadian Aceh di masa lalu.
Menanggapi pertemuan tersebut Menteri Hadi Tjahjanto memerintahkan kepada para Dirjennya untuk segera menuntaskan distribusi lahan tersebut. Serta terus membangun komunikasi lanjutan dengan KPA dan Kanwil BPN Aceh.
“Apa yang menjadi beban Aceh silahkan disampaikan, sama-sama kita carikan solusinya,” kata Hadi.
Hadi juga mengaku segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi lahan pada September atau Oktober 2022 mendatang.
Di akhir pertemuan, Mualem juga menyampaikan undangan kepada Menteri ATR/BPN untuk menghadiri acara peringatan Hari Damai Aceh pada 15 Agustus 2022 nanti.
Untuk diketahui, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menyatakan bahwa seluas 8.032 hektare (Ha) lahan untuk eks kombatan GAM, tahanan dan narapidana politik (Tapol/Napol) serta korban konflik Aceh telah terealisasi kepada 4.016 penerima.
Dari data yang disampaikan BRA, realisasi 8.032 hektare tersebut masih jauh dari target atau kebutuhan lahan yakni mencapai 275.140 hektare untuk jumlah penerima se Aceh 137.570 orang.
