PJ gubernur instruksikan penggunaan bahasa Aceh di lingkungan pemerintah

Banda Aceh (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki menginstruksikan kepada seluruh instansi serta perusahaan pemerintah di tanah rencong untuk menggunakan bahasa daerah di lingkungan kerja masing-masing. 

"Di lingkungan Pemerintah Aceh sudah berlaku sejak dikeluarkan instruksi Gubernur ini," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, di Banda Aceh, Kamis. 

Gubernur Aceh Achmad Marzuki telah mengeluarkan Instruksi dengan Nomor: 05/INSTR 2023 tentang Penggunaan Bahasa Aceh, Aksara Aceh dan Sastra Aceh, tertanggal 21 Maret 2023.

Baca juga: Badan Bahasa lakukan revitalisasi bahasa daerah di 22 provinsi, termasuk bahasa Gayo

Instruksi tersebut ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Aceh, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh, Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh, Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dan Perbankan. 

Penggunaan bahasa daerah tersebut untuk diterapkan sebagai alat komunikasi paling sedikit satu) hari dalam sepekan, yakni secara serentak setiap hari Kamis di instansi masing-masing, dengan tetap menjunjung tinggi kedudukan bahasa Indonesia serta lainnya di Aceh.

MTA menyampaikan, setiap instruksi sudah tentu harus dilaksanakan, dan secara internal bagi instansi akan dilakukan sosialisasi untuk menyesuaikan pelaksanaannya. 

"Kami kira hal ini (penggunaan bahasa Aceh) disambut positif semua jajaran, apalagi dalam menjaga kearifan lokal," ujarnya.

Baca juga: Balai Bahasa dorong perguruan tinggi di Aceh dirikan jurusan bahasa daerah

Dalam Ingub tersebut dijelaskan, bahwa instruksi ini sebagai upaya melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan sesuai ketentuan Pasal 221 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Kemudian, untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina bahasa Aceh sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan di Aceh yang merupakan pelengkap. 

Namun, tetap menjunjung tinggi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan/bahasa resmi negara, dan bahasa nasional, serta bahasa daerah lainnya di Aceh sebagai bahasa resmi daerah pada kabupaten/kota masing-masing sebagaimana amanah Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15 dan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bahasa Aceh.

Baca juga: Balai Bahasa sebut pergeseran penggunaan bahasa Aceh karena dua faktor ini