Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh menyebut pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah itu merupakan murni investasi dari sektor swasta, dalam upaya mewujudkan layanan air bersih bagi masyarakat kota.
"Nilai investasi sekitar Rp230 miliar, murni dari mereka (swasta, red), tidak ada APBD dan APBN," kata Pj Wali Kota Lhokseumawe A Hanan di Banda Aceh, Sabtu.
Hanan telah menandatangani kerjasama pembangunan proyek SPAM dengan PT Toya Perdana Lhokseumawe, beberapa waktu lalu, yang ditargetkan akan rampung pada akhir Maret 2025, dengan kapasitas debit air sebesar 230 liter per detik.
SPAM ini nantinya diharapkan mampu melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat mengingat cakupan aliran PDAM di Lhokseumawe yang bersumber air kerjasama dengan PT Perta Arun Gas (PAG) masih sangat terbatas, yaitu hanya untuk satu kecamatan, sekitar 2.000 sambungan konsumen.
Nantinya, sumber air bersih SPAM berasal dari wilayah Cot Trieng, Lhokseumawe. Sumber air ini dinilai cukup untuk melayani kebutuhan air bersih bagi 60 persen dari 196.063 penduduk Lhokseumawe yang tersebar di empat kecamatan yakni Muara Satu, Muara dua, Banda Sakti dan Blang Mangat.
"Target di Maret 2025 itu sudah bisa dioperasionalkan. Air yang dihasilkan itu air dengan skala bisa diminum," katanya.
Ia menambahkan, Pemkot Lhokseumawe membuka lebar kesempatan untuk investasi di wilayah Lhokseumawe, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor.
Hal ini dilakukan dalam upaya memaksimalkan berbagai potensi sumber daya alam serta aset-aset pemerintah kota yang belum terkelola dengan optimal guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebelumnya, lanjut dia, proyek SPAM juga terkendala dengan izin penggalian pipa di kawasan jalan nasional. Namun, Pemkot gerak cepat untuk mengatasi hal tersebut agar proyek SPAM dapat terwujud guna memberikan layanan kebutuhan air bersih bagi warga.
"Ini proyek untuk rakyat," ujarnya.
Kata dia, pengelolan SPAM tersebut nantinya juga dikelola oleh perusahaan tersebut, dalam memenuhi kebutuhan air daerah, dengan harga sesuai dengan ketetapan harga pemerintah.
"Pengelola nanti mereka juga, artinya pemerintah hanya menjaga kepastian supaya masyarakat terlayani dengan baik," ujarnya.
Baca juga: Lhokseumawe gagas pembangunan SPAM untuk layani kebutuhan air minum
