Bea cukai bina 25 UMKM di Aceh sepanjang 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh membina sebanyak 25 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi ujung barat Indonesia tersebut sepanjang 2024.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Leni Rahmasari di Banda Aceh, Selasa, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Serta mendukung UMKM di Aceh naik kelas.

"Sebanyak 25 UMKM di Aceh pada 2024 ini menjadi binaan kami. Pembinaan tersebut sebagai bentuk dukungan Bea Cukai terhadap peningkatan UMKM agar mampu bersaing dan diharapkan naik kelas," kata Leni Rahmasari.

UMKM yang menjadi binaan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Aceh. Di antaranya Kota Sabang, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Besar. Berikutnya, di Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Jaya.

"Serta UMKM di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Aceh Tamiang," kata Leni Rahmasari menyebutkan.

Beberapa UMKM binaan Bea Cukai Aceh, kata dia, bergerak pada usaha pengolahan produk makanan, pertanian dan perkebunan. Kemudian juga ada kerajinan, pakaian, hasil tembakau, obat tradisional, dan lainnya.

Menurut Leni Rahmasari, pembinaan tersebut dilakukan dengan memberikan asistensi dalam pengembangan produk serta meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 

"Dengan harapan, produk-produk UMKM tersebut tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ia mencontohkan pendampingan dilakukan terhadap UMKM memproduksi kerajinan eceng gondok di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, UMKM tersebut sedang krisis bahan baku.

Bahan baku eceng gondok semakin sulit didapat karena tanaman yang menjadi bahan baku di sekitar UMKM itu punah. Bahan baku harus didatangkan dari daerah lain, sehingga berdampak pada kenaikan biaya produksi.

"Pendampingan yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar masalah ketiadaan eceng gondok bisa diatasi, sehingga UMKM kerajinan tersebut tetap berproduksi tanpa harus meningkatkan biaya produksi," kata Leni Rahmasari.

Baca juga: BC nilai Aceh perlu tingkatkan infrastruktur penunjang ekspor