Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Sunawardi, dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh para Keuchik (kepala desa) yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Abdya. Sunawardi menyatakan bahwa informasi yang beredar adalah tidak benar dan menyesatkan.
“Ini bohong, kemarin lewat Kabag Pemerintahan saya sudah suruh tanya Ketua APDESI, Veny Kurnia. Dia bilang tidak mau ketemu kalau hanya perwakilan, dia akan bawa 1.000 orang untuk demo saja,” tegas Sunawardi dihubungi dari Blangpidie, Jumat.
Sunawardi juga menambahkan bahwa pagi ini dirinya berangkat ke Banda Aceh untuk menghadiri acara pelantikan unsur Ketua DPR Aceh pada pukul 16.30 WIB.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu berusaha untuk transparan dan terbuka dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, termasuk isu-isu yang diangkat oleh APDESI.
Menurut Pj Bupati Sunawardi, desa di Abdya yang sudah menerima Penghasilan Tetap (Siltap) pada bulan Juni sebanyak 137 desa dan pada bulan Juli sebanyak 101 desa.
“Yang akan kita SPM-kan untuk bulan Juni ada tiga desa dan bulan Juli ada 30 desa. Sisanya belum melakukan pengajuan. Jumlah ADG tahap 1 yang sudah kita salurkan Rp7.811.361.240,” jelas Sunawardi.
Sebelumnya, beberapa media lokal melaporkan bahwa para Keuchik Abdya kecewa terhadap Plt Sekda, Liza Marfandi, dan Pj. Bupati Sunawardi. Kekecewaan tersebut disampaikan oleh para Keuchik kepada Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi.
“Hari ini kami sangat kecewa, padahal Plt Sekda sudah berkomitmen akan memfasilitasi kami untuk bertemu dengan Pj Bupati guna membicarakan persoalan ADG yang mandek,” ujar Humas APDESI Abdya, Adami Us, kepada Ketua DPRK Abdya.
Menurut Adami, pada insiden beberapa hari lalu di kantor Inspektorat Abdya, Plt Sekda sudah berjanji akan memfasilitasi para Keuchik untuk beraudiensi dengan Pj Bupati guna membicarakan persoalan ADG yang tak kunjung cair. Namun, ketika mereka mendatangi kantor Bupati, Plt Sekda tidak ada, begitu pula dengan Pj Bupati. Mereka hanya diterima oleh Asisten III.
Kepada Abi Roni (panggilan akrab Ketua DPRK Abdya), Adami yang didampingi oleh Ketua APDESI Abdya, Venny Kurnia, dan perwakilan APDESI kecamatan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh para Keuchik di Abdya.
Selain persoalan Siltap (Penghasilan Tetap) aparatur Gampong yang tidak lancar keluar, juga persoalan ADG reguler yang baru cair tahap pertama sebesar 40 persen, sementara waktu efektif penggunaan anggaran untuk tahun 2024 hanya tersisa dua bulan lagi.
Adami menegaskan bahwa pencairan ADG seharusnya menjadi prioritas Pemkab karena selain sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat Gampong, juga sebagai pendukung program infrastruktur Gampong termasuk peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.
“Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik di Gampong sedangkan ada hal yang penting diabaikan oleh Pemkab. Maunya kalau ada kendala, sampaikan secara tertulis ke kami biar bisa kami perlihatkan ke aparatur dan masyarakat kami,” tegas Adami.
