Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia Provinsi Aceh memperkirakan kondisi inflasi di wilayah provinsi paling barat Indonesia itu akan tetap stabil hingga akhir tahun 2024, dengan kisaran angka 1,90 - 2,30 persen secara year-on-year (yoy).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh Hertha Bastiawan di Aceh Besar, Sabtu, mengatakan pada Oktober 2024, inflasi Aceh sebesar 1,69 persen yoy. Kondisi ini juga dinilai cukup terkendali dibanding inflasi Aceh pada Desember 2023 sebesar 1,53 persen.
Menurutnya, keberhasilan dan capaian inflasi daerah Tanah Rencong yang tetap stabil hingga saat ini patut disyukuri, namun tetap mewaspadai berbagai potensi risiko ke depan.
“Dengan optimisme dengan disertai kewaspadaan, inflasi diperkirakan tetap stabil hingga akhir tahun 2024 pada kisaran 1,90 persen - 2,30 persen atau masih dalam kisaran target inflasi nasional,” katanya.
Baca juga: BPS: Inflasi Aceh lebih rendah dibanding nasional pada Oktober 2024
Menghadapi 2025, menurut Hertha, tantangan pengendalian inflasi akan semakin berat. Hal ini dipicu ketidakpastian geopolitik global yang mengakibatkan gangguan rantai pemasok (supply chain) global serta keterbatasan pasokan akibat gangguan produksi karena perubahan iklim.
“Selain itu, penyesuaian tarif di domestik, serta pelaksanaan program pemerintah turut menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pengendalian inflasi tahun 2025,” ujarnya.
Kendati demikian, Bank Indonesia Aceh optimis upaya pengendalian inflasi Aceh akan berjalan baik, berkat sinergi yang kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
“Diperkirakan inflasi Aceh tahun 2025 akan berada pada sasaran yaitu di kisaran 2,30 - 2,70 persen secara yoy,” ujarnya.
Hertha menilai kolaborasi tetap menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi. Hal itu dapat ditempuh dengan sinergi TPID dan implementasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) melalui tujuh program unggulan.
Di antaranya program operasi pasar murah, gerakan tanam, dan replikasi model bisnis, penyaluran bantuan alsintan dan saprotan, kerjasama antar daerah, subsidi ongkos angkut, digitalisasi data dan informasi, serta penguatan koordinasi dan komunikasi TPID.
“Oleh karena itu kita harapkan sinergi yang sudah erat di 2024 ini, tetap kita tingkatkan dan kita perkuat di tahun 2025,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Aceh Tengah jaga program pengendalian agar inflasi tetap stabil
