Banda Aceh (ANTARA) - Kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 berjanji bakal menaikkan alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak (PPA) korban kekerasan seksual.
Dalam debat publik pertama yang berlangsung pada Jumat malam (25/10/2024), panelis menanyakan langkah konkret pasangan calon untuk meningkatkan alokasi anggaran serta memperkuat kebijakan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual selama masa jabatan.
Pertanyaan tersebut berkaca dari alokasi anggaran untuk dinas terkait dalam empat tahun terakhir rata-rata hanya 0,12 dari total APBA.
Baca juga: Kelompok minoritas lebih memilih calon tanpa isu agama
Paslon Gubernur Aceh nomor urut 1 Bustami Hamzah berjanji, jika mereka terpilih bakal mengalokasikan anggaran maksimal terhadap penanganan untuk perlindungan perempuan dan anak Aceh.
"Justru ke depan kalau kami terpilih, kami akan menganggarkan anggaran semaksimalnya, mengingat ini persoalan traumatis," kata Bustami.
Sementara itu, Paslon nomor urut 2, lewat calon Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah juga berjanji bakal meningkatkan anggaran terhadap perlindungan perempuan dan anak Aceh.
"Kami juga akan meningkatkan anggaran di sektor perempuan," ujar Fadhullah.
Namun, kedua paslon Gubernur Aceh tersebut tidak menyebutkan angka pastinya. Disisi lain, apakah benar anggaran perlindungan perempuan dan anak Aceh masih minim (0,12 persen dari APBA) sehingga perlu ditingkatkan.
Baca juga: AJI Banda Aceh buka posko liputan dan cek fakta Pilkada Aceh
Anggaran PPA Aceh
Berdasarkan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh tiga tahun terakhir (2022-2024), anggaran untuk instansi tersebut hanya berada pada angka belasan miliar saja.
Kemudian, rata-rata, 50 persen anggaran tersebut juga habis untuk belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Adapun pagu anggaran DP3A Aceh 2022 sebesar Rp17,638 miliar dari total APBA tahun terkait Rp16,170 triliun.
Selanjutnya, dari angka Rp17,638 miliar tersebut, untuk program perlindungan perempuan dialokasikan Rp1,723 miliar, dan perlindungan khusus anak hanya Rp705 juta.
Kemudian pada 2023, pagu anggaran DP3A Aceh naik sedikit menjadi Rp19,905 miliar dari total APBA tahun terkait Rp11,009 triliun.
Dari Rp19,905 miliar itu, untuk program perlindungan perempuan Rp1,911 miliar, sedangkan untuk program perlindungan khusus anak turun dari tahun sebelumnya yaitu hanya Rp287 juta.
Lalu, untuk pagu anggaran DP3A Aceh 2024, kembali turun menjadi Rp16,374 miliar. Padahal total APBA tahun ini sebesar 11,721 triliun. Artinya, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2023).
Dari pagu tersebut, alokasi untuk program perlindungan perempuan jauh merosot yakni hanya tinggal Rp690 juta. Namun, dinaikan pada program perlindungan khusus anak menjadi Rp1,178 miliar.
Dilihat dari alokasi anggaran tiga tahun terakhir untuk program perlindungan perempuan dan khusus anak itu. Jika ditotalkan dari dua item tersebut terjadi penurunan yakni pada 2022 sebesar Rp2,428 milliar, kemudian 2023 turun menjadi 2,198 miliar, dan 2024 kembali turun tinggal Rp1,868 miliar.
Artinya, janji serta komitmen untuk meningkatkan anggaran terhadap perlindungan perempuan dan anak Aceh yang dilontarkan kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tersebut tepat. Karena alokasi dana untuk sektor itu masih rendah.
Apalagi, jika dilihat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir yakni 924 kasus pada 2021, naik menjadi 1.092 kasus 2022, dan kembali meningkat menjadi 1.098 kasus di 2023, dan tahun ini hingga Agustus (laporan terakhir) sudah tercatat 808 kasus.
Konten ini merupakan bagian dari program fellowship Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Baca juga: CEK FAKTA - Satu lagi kabinet Jokowi positif virus corona
