Banda Aceh (ANTARA) - DPD Demokrat Aceh mengeluarkan rekomendasi untuk enam sektor pembangunan Aceh, langkah dalam rangka mendukung serta mengawal pemerintahan Aceh di bawah Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh).
"Kita tentu mengawal pemerintahan Mualem - Dek Fadh ini supaya betul-betul kinerjanya maksimal untuk kepentingan masyarakat," kata Ketua DPD Demokrat Aceh, Muslim, di Banda Aceh, Rabu.
Rekomendasi untuk Pemerintah Aceh tersebut disimpulkan dalam rapat kerja daerah (Rakerda) Demokrat Aceh yang turut dihadiri langsung oleh Sekjen DPP Demokrat Herman Khaeron, di Banda Aceh.
Baca juga: Demokrat Aceh peringatkan kader di legislatif dan pemerintahan untuk jauhi korupsi
Muslim menyebutkan, adapun enam sektor rekomendasi untuk pemerintah Aceh tersebut diantaranya bidang politik, infrastruktur, ekonomi, sosial, ketahanan pangan dan kesehatan.
Di bidang politik, Demokrat mendorong penguatan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), terutama berkaitan dengan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus).
Kemudian, mengawal Pemerintah Aceh supaya tetap solid, sehingga mendukung bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan Aceh.
Di bidang Infrastruktur, melanjutkan program strategis daerah yang berhubungan dengan konektivitas wilayah, seperti kelanjutan rencana pembangunan terowongan gunung Geurutee di Aceh Jaya.
Kemudian, pembangunan jembatan enang-enang di Bener Meriah), jembatan Kuala Baru Aceh Singkil, kelanjutan jalan tembus Pango Banda Aceh, jalan tol Langsa-Lhokseumawe, dan Lhokseumawe-Sigli (135 KM).
"Lalu, pembangunan jaringan pengairan untuk memaksimalkan daya guna waduk yang sudah terbangunnya infrastruktur perikanan di wilayah pesisir," ujarnya.
Baca juga: Dinilai sukses, Demokrat Aceh kembali dukung AHY jadi ketua umum
Bidang ekonomi, Demokrat mendorong Pemerintah Aceh membuka dan menjamin akses permodalan seluas-luasnya bagi UMKM.
Sehubungan dengan akan dibahasnya perubahan qanun SOTK maka mengharapkan dibentuknya Dinas Ekonomi Kreatif (Ekraf) Aceh untuk memberi ruang pelaku ekonomi kreatif di Aceh.
"Selanjutnya, peningkatan infrastruktur pariwisata untuk menciptakan pusat ekonomi baru dan membuka lapangan kerja," katanya.
Keempat adalah bidang sosial, yaitu mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan bantuan rumah duafa untuk masyarakat Aceh, pemberdayaan masyarakat melalui program nasional transmigrasi lokal, dan memberikan akses percepatan sekolah rakyat (program nasional).
Kemudian untuk ketahanan pangan, Demokrat merekomendasikan Pemerintah Aceh agar membuka lahan baru dan penguatan alat-alat pertanian serta bantuan bibit dan pupuk bersubsidi.
Terakhir bidang kesehatan, mendorong Pemerintah Pusat supaya membantu penyelesaian dan operasional lima rumah sakit regional di Aceh yang sedang dalam proses pembangunan.
"Serta juga mendorong adanya revitalisasi sarana kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat Aceh," ujar mantan anggota DPR RI itu.
Dalam kesempatan ini, Muslim kembali menegaskan bahwa Pemerintah Aceh sedang bekerja maksimal terkait perpanjangan dana otsus Aceh yang bakal berakhir pada 2027 nanti.
Maka dari itu, Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap kerja-kerja Pemerintah Aceh. Apalagi, perpanjangan dana otsus menjadi harapan seluruh rakyat Aceh. Diharapkan, proses revisi UUPA bisa diselesaikan tahun depan.
"Kita selaku partai pengusung utama kemenangan Mualem-Dek Fadh wajib mengawalnya, sehingga pemerintahan ini benar-benar berjalan baik dan sukses," demikian Muslim.
Baca juga: Setelah Gerindra, kini Mualem dapat tugas konsolidasi dari Demokrat untuk Pilkada Aceh
