Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pertahanan negara yang kuat, dengan memaksimalkan komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
"Komponen utama adalah TNI, membangun komponen cadangan yang nyata dan operasional, lalu siapkan komponen pendukung dari seluruh rakyat di semua sektor seperti petani, nelayan swasta, akademis, ormas, parpol," kata Prabowo dalam paparan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR, Jakarta, Senin.
Baca juga: Menhan optimis Indonesia miliki Indhan nasional kuat
Dia mengatakan sistem pertahanan negara bisa divisualisasikan yaitu militer dan nir-militer, fisik dan non-fisik.
Menurut dia, untuk militer terdiri dari komponen utama yaitu TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung.
"Kemhan akan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyusun komponen cadangan. Kami akan latih perwira cadangan sehingga akan banyak peran Kementerian Pendidikan di SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi," ujarnya.
Baca juga: Menhan: Indonesia harus punya pertahanan memadai
Dia mencontohkan, di Amerika Serikat, sumber perwira berasal dari Akademi Militer sebesar 20 persen, dan 80 persen berasal dari universitas.
Prabowo menekankan bahwa sistem pertahanan Indonesia sejak dulu hingga akan yang datang tetap menggunakan sistem pertahanan rakyat semesta.
"Mungkin saat ini kita tidak bisa arahkan kekuatan teknologi bangsa lain namUn pertahanan kita berdasarkan pemikiran dan konsep pertahanan rakyat semesta. Kalau kita terpaksa perang yaitu perang rakyat semesta," ujarnya.
Menurut dia, tiap warga negara berhak dan wajib bela negara karena musuh bisa saja menghancurkan sarana dan prasarana, namun tidak mungkin bisa menduduki Indonesia karena rakyat akan menjadi komponen.
Baca juga: Prabowo perkuat TNI jaga kedaulatan negara
Prabowo menjelaskan, doktrin pertahanan Indonesia adalah bersifat defensif yaitu bertahan dan menjaga perdamaian sehingga tidak berniat ganggu bangsa lain.
Namun menurut dia, kita tidak boleh membiarkan wilayah Indonesia diganggu bangsa lain sehingga dukungan terhadap pertahanan dan keamanan tidak boleh dipandang hanya sebagai tambahan.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dan dihadiri Menhan Prabowo Subianto serta Wakil Menhan Wahyu Trenggono.
RDP tersebut berlangsung terbuka saat pemaparan visi-misi dan program kerja Kemhan namun tertutup ketika membahas anggaran pertahanan dan keamanan negara.
