Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin meminta Pemerintah Aceh merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2021 sebesar Rp 16,9 triliun untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Anggaran yang jumlahnya 16,9
triliun harus dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat," kata Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin dalam sidang paripurna, di Banda Aceh, Jumat.
Dahlan mengatakan, penggunaan APBA 2021 harus betul-betul dilaksanakan dengan baik, selain memenuhi aspek administrasi, pelaksanaan program Pemerintah Aceh juga harus menjaga kualitas mutu dan tepat sasaran.
"Dengan adanya APBA kita sudah
memiliki gambaran yang jelas tentang pendapatan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. APBA sebagai instrumen memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian Aceh," ujarnya.
Dahlan menyebutkan, indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh masih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Berdasarkan laporan badan pusat statistik (BPS) 2020 disebutkan bahwa kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota hingga penduduk miskin di Aceh masih sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di indonesia.
Saat ini, kata Dahlan, penduduk miskin di Aceh berjumlah 815 ribu orang atau 14,99 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang berjumlah 810 ribu orang.
"Aceh masih jauh tertinggal dibandingkan dengan angka kemiskinan rata-rata nasional yang hanya 9,8 persen," katanya.
Selain itu, lanjut Dahlan, angka pengangguran di Aceh saat ini mencapai 136 ribu orang atau 5,42 persen, berada pada posisi terendah nomor dua di Sumatera dalam persoalan angka kemiskinan dan angka pengangguran.
"Karena itu, APBA Rp 16 triliun lebih ini harus menjawab persoalan-persoalan yang saat ini masih dialami oleh kita bersama," ujar politikus Partai Aceh itu.
