Redelong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyatakan penempatan pejabat eselon di lingkungan pemerintahan setempat belum sesuai tugas dan fungsi.
“Penempatan pejabat eselon yang tidak sesuai dengan tupoksi menjadi kendala yang ikut menghambat peningkatan kinerja pemerintah,” kata Plt Bupati Bener Meriah, Dailami di Redelong, Rabu.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela mengikuti evaluasi terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Tim Asistensi dan Fasilitator Deputi Birokrasi Informasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB secara virtual.
Ia menjelaskan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah setempat pihaknya masih mengalami sejumlah kendala diantaranya seperti terkait lambatnya jaringan internet.
"Kita juga terkendala ketika menginput data, jaringan terkadang lambat atau biasa kita sebut lelet,” katanya.
Menurut dia dengan kerja sama yang akan dilakukan dengan pihak Ikon Plus di tahun 2022 kendala yang dihadapi tersebut sudah teratasi sehingga dapat menunjang kinerja aparatur di Bener Meriah.
Dailami mengaku dalam waktu dekat akan melakukan pembenahan sehingga tujuan peningkatan kinerja di Kabupaten Bener Meriah dapat semakin baik.
"Selama ini masih banyak penempatan pejabat eselon di pemerintahan tidak sesuai dengan tupoksi,” katanya.
