Banda Aceh (ANTARA) - Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana atau Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala (USK) menjalin kerja sama penyusunan dokumen kajian dan peta risiko bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Selatan.
"Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Banjir Aceh Selatan yang akan dibuat ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat Aceh Selatan," kata Wakil Rektor IV USK Dr Taufiq Saidi di Darussalam, Banda Aceh, Jumat (1/7).
Ia menjelaskan, UPT Mitigasi Bencana/TDMRC USK sebagai suatu pusat unggulan iptek perguruan tinggi dalam bidang kebencanaan, yang fokus utamanya adalah sosialisasi kegiatan penelitian, pendidikan mitigasi, dan pengurangan risiko bencana di Indonesia, maupun negara-negara Asia lainnya yang rawan terhadap bencana.
“USK merasa terpanggil untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen kajian dan peta risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Selatan,” katanya di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
Menurut dia, mitigasi bencana merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian pemangku kepentingan. Sebagai manusia, bencana memang sunnatullah yang bisa terjadi kapan saja, namun dengan adanya pengetahuan, pencegahan bisa dilakukan sejak dini.
Ia mengatakan, USK pascatsunami Aceh menjadi rujukan dunia dalam hal mitigasi bencana.
"Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat penilaian terhadap risiko dan arahan mitigasi bencana banjir, ini merupakan prasyarat awal dalam mengadopsi strategi mitigasi," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kedua pihak, baik TDMRC USK maupun BPBD Aceh Selatan harus memiliki komitmen untuk melaksanakan perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan Zainal A mengucapkan terima kasih kepada USK atas kesediaan melakukan PKS dengan pihaknya.
Kerja sama tersebut dinilai penting demi kemanusiaan, yang manfaat utamanya akan dirasakan oleh masyarakat Aceh Selatan.
"Aceh Selatan merupakan kabupaten yang rawan bencana, karena itu kerja sama ini dilaksanakan, sebagaimana (merujuk) peraturan BNPB tentang pengkajian bencana; baik sebelum, saat, dan setelah bencana," demikian Zainal.
