530 orang yang terpapar JI sampaikan ikrar setia kepada NKRI

Kuala Simpang (ANTARA) - Sebanyak 530 orang warga Kabupaten Aceh Tamiang yang sempat terpapar terorisme jaringan Jemaah Islamiyah (JI) kini menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Proses lepas bai'at ratusan simpatisan Jemaah Islamyah tersebut berlangsung di gedung DPRK Aceh Tamiang, Kamis (11/8), disaksikan Wakil Bupati Aceh Tamiang HT Insyafuddin, Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Atiteror Mabes Polri Brigjen Pol Sentot Prasetyo, Direktur Pencegahan Densus 88 Brigjen Pol Tubagus Ami Prindani.

Hadir juga perwakilan pejabat Polda Aceh dan seluruh unsur Forkopimda serta para Kepala SKPD Aceh Tamiang.

Wakadensus 88 AT Polri Brigjen Pol Sentot Prasetyo kepada wartawan di Aceh Tamiang, Kamis (11/8) mengatakan, jumlah anggota pengikut JI yang di dibai'at di Aceh Tamiang sebanyak 530 orang. Setelah pelepasan bai'at mereka atas kesadaran sendiri bersumpah atau ikrar akan setia kepada NKRI.

"Data awal jumlahnya 389 orang berasal dari tiga kecamatan dalam kebupaten Aceh Tamiang terdiri dari Karang Baru 85 orang, Rantau 90 orang dan Kejuruan Muda 270 orang. Namun setelah dikroscek ulang melihat data hadir jumlah yang mengucapkan ikrar bertambah secara akumulatif jadi 530 orang," rinci Prasetyo.

Sebelumnya aparat Densus menangkap 9 orang jaringan terorisme tersebar di tiga kecamatan tersebut termasuk oknum guru di lingkungan pesantren/dayah. 

Pada kesempatan itu Brigjen Pol Sentot Prasetyo berterimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam bai'at dan ikrar ini, terkhusus kepada warga yang telah bersedia hadir untuk melaksanakan baiat.

Menurutnya pelaksanaan bai'at ini sebelumnya sudah pernah dilakukan Densus 88 di beberapa daerah, seperti Poso, Bali, Jawa Barat dan Pulau Sumatra di Lampung.

“Sejauh ini jumlahnya sudah 2.500 orang yang mengucap bai'at. Semoga ini yang terakhir di Aceh Tamiang," ungkap jenderal bintang satu polisi ini singkat.

Wakil Bupati Aceh Tamiang HT Insyafuddin mengapresiasi kepada Polri dan TNI yang telah berhasil mencegah penyebaran paham radikal ideologi jaringan Jemaah Islamiyah dengan berhasil menangkap sejumlah orang yang terlibat. Bai'at ini dilakukan guna mengembalikan faham masyarakat yang terpapar ke ideologi Pancasila.

"Bai'at terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang yang terpapar terorisme penting dilaksanakan guna memupuk kembali rasa persatuan dan kesatuan. Sebagai anak bangsa, sudah semestinya kita semua mengikrarkan kesetiaan kepada NKRI dengan sepenuh hati," katanya.

Lebih lanjut Wabup menyatakan, lepas bai'at terhadap para simpatisan Jemaah Islamiyah berjumlah 530 orang tersebut merupakan inisiatif mereka sendiri tanpa ada paksaan untuk menyatakan dirinya kembali setia kepada NKRI.

"Kita pemda sangat sepakat bahwa paham radikalisme merupakan ideologi yang bertentangan dengan pandangan agama, masyarakat dan negara. Sehingga perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk mengatasinya," ucap Wabup.


Pascapengucapan janji setia ini Insyafuddin  meyakini ke 530 masyarakatnya yang pernah terpapar dapat kembali ke pelukan NKRI karena mereka kompak telah berkomitmen menolak paham radikal.

Wabup menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan Islam. Namun diakui keragaman dalam hal agama merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Saat ini konflik yang berbasis isu keagamaan masih sesekali terjadi diakibatkan menajamnya perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan konflik.

"Akibatnya adanya sikap intoleransi, ekstremisme, radikalisme, hingga terorisme," tegas dia.

Lebih lanjut Wabup lepas bai'at terhadap para simpatisan Jemaah Islamiyah berjumlah 530 orang tersebut merupakan inisiatif mereka sendiri tanpa ada paksaan untuk menyatakan dirinya kembali setia kepada NKRI.

Untuk itu, ia mengaku sepakat bahwa paham radikalisme merupakan ideologi yang bertentangan dengan pandangan agama, masyarakat dan negara. Sehingga perlu dilakukan upaya yang sistematis untuk mengatasinya. 

"Penanganannya pun tidak dapat hanya bertumpu pada Pemerintah dan pihak keamanan saja. Untuk dapat mewujudkan itu semua perlu dukungan penuh dari para tokoh agama dan masyarakat sehingga pencegahan paham radikal dapat dilaksanakan sedini mungkin," tukas Wabup Insyafuddin.