Lhokseumawe (ANTARA) - Sekitar 400 mahasiswa mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertajuk “#UangKita Talk di GOR ACC Cunda Universitas Malikussaleh di Kota Lhokseumawe, Aceh, Selasa (23/5).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh Safuadi, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Aceh menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan guna memberikan pemahaman dan wawasan kepada generasi muda dan civitas akademika di Lhokseumawe, terkait perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya di Provinsi Aceh, serta peran aset negara sebagai alat fiskal APBN dan juga salah satu kontributor penting dalam perekonomian.
Safuadi mengatakan bahwa APBN merupakan alat fiskal perekonomian yang harus direncanakan dan diimplementasikan dengan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Untuk mewujudkannya, sangat diperlukan peran generasi muda selaku penopang masa depan bangsa, untuk turut andil berkontribusi memberikan gagasan, inovasi, kerja keras bersama-sama mengawal APBN agar produktif, tepat sasaran dan tepat tujuan sehingga Indonesia Maju 2045 akan terwujud sesuai yang tertuang dalam cita-cita strategis bangsa," katanya.
Baca juga: Kemenkeu dorong pemda gandeng badan usaha biayai pembangunan
Menurut Safuadi, pertumbuhan ekonomi wilayah Aceh tercatat sebesar 4,21persen di kuartal IV-2022, lebih tinggi dari periode sebelumnya. Kenaikan angka tersebut dipicu oleh pertumbuhan ekspor yang meningkat, khususnya di sektor pertambangan batubara seiring membaiknya kondisi perekonomian global.
"Pertumbuhan ini tentunya berkontribusi positif untuk penguatan APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional,"ujarnya.
Safuadi menyebutkan, komponen fiskal APBN yang juga berperan penting adalah aset negara. Pemanfaatan aset negara, dalam hal ini adalah Barang Milik Negara (BMN) memberikan kontribusi sebagai pendukung tugas dan fungsi pemerintah, pelayanan masyarakat serta menghasilkan manfaat finansial berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Di wilayah Lhokseumawe, tepatnya di kawasan Arun, Kemenkeu melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) diberikan amanat untuk mengelola aset negara berupa properti kilang dan kawasan komunitas ex kelolaan PT Arun LNG.
Dikatakan Safuadi, LMAN diberikan mandat untuk melaksanakan optimalisasi aset negara guna menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat yang dilakukan melalui berbagai bentuk kerja sama pemanfaatan aset. Kerja sama tersebut diantaranya adalah pemanfaatan gedung dan rumah komunitas kawasan Arun bersama Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan tenaga pendidik di Sekolah Modal Bangsa dan Yapena.
"Terdapat kerja sama sewa guna untuk tanah seluas 19.343 meter persegi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pembangunan Stasiun Paloh, yang menjadi penghubung kota Lhokseumawe dan Bireun," kata Safuadi.
Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyatakan bahwa setiap rencana pemanfaatan aset di wilayah Arun harus melalui kajian dan pertimbangan komprehensif.
"Hal ini ditujukan untuk memastikan pemanfaatan aset dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tata kelola yang berlaku. LMAN senantiasa melakukan evaluasi terhadap kerjasama pemanfaatan aset yang dilakukan dan memastikan manfaat pengelolaan aset dapat tercapai sesuai tujuan kerjasama," katanya.
Baca juga: Ditjen Perbendaharaan Aceh aktifkan kembali penyaluran dana APBN melalui BSI
Candra mengatakan, perwujudan kolaborasi LMAN dengan pemangku kepentingan di wilayah Kota Lhokseumawe salah satunya juga diimplementasikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara LMAN dengan Universitas Malikussaleh yang juga dilakukan bersamaan dengan kegiatan #UangKita Talk.
"Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk itikad baik kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan kapabilitas generasi muda, khususnya dalam bidang optimalisasi aset melalui berbagai pelatihan, sosialisasi dan kegiatan kolaboratif lainnya," katanya.
Melalui kerja sama tersebut, lanjut Candra, diharapkan akan ada peningkatan kompetensi dan partisipasi generasi muda untuk mewujudkan optimalisasi aset negara yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pada kegiatan #UangKita Talk, juga disajikan pameran bertajuk Kemenkeu Satu Expo, yaitu pameran produk, kebijakan dan layanan dari berbagai Unit Eselon I Kemenkeu di Provinsi Aceh.
"Kegiatan Expo ini juga merupakan ruang diskusi untuk memberikan wawasan, pengalaman sekaligus mengajak peserta untuk berdialog mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan APBN atau #UangKita," ujar Chandra.
Baca juga: Kemenkeu dorong pemerintah daerah di Aceh optimalkan pemanfaatan aset
