Banda Aceh (ANTARA) - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Aceh menyatakan realisasi pendapatan negara di Provinsi Aceh mencapai Rp4,43 triliun atau 63,54 persen.
"Hingga 31 Agustus 2023, realisasi pendapatan negara di Provinsi Aceh tercatat sebesar Rp4,43 triliun atau 63,54 persen," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Aceh Safuadi di Banda Aceh, Rabu
Pernyataan tersebut disampaikan Safuadi usai rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh. Rapat ALCo tersebut merupakan kegiatan rutin mendistribusikan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Regional Aceh.
Safuadi menyebutkan pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp3,37 triliun atau dengan realisasi sebesar 54,9 persen dari target.
Kemudian, penerimaan bea dan cukai Rp201,43 miliar atau realisasi sebesar 106,1 persen. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga berkinerja baik dengan penerimaan sebesar Rp855,26 miliar atau terealisasi 134,2 persen.
"PNPB melebihi target karena adanya peningkatan penerimaan badan layanan umum di bidang kesehatan dan pendidikan. Serta kontribusi PNPB dari penerimaan lelang maupun pemanfaatan tanah dan bangunan barang milik negara," kata Safuadi menyebutkan.
Sedangkan realisasi belanja APBN Regional Aceh, kata Safuadi, hingga 31 Agustus 2024 tercatat Rp33,41 triliun atau 66,07 persen. Belanja tersebut didominasi belanja operasional, dan belanja modal.
"Belanja modal masih perlu menjadi perhatian karena baru mencapai Rp1,16 triliun atau hanya 29,24 persen. Angka ini kemungkinan meningkat signifikan pada bulan berikutnya, mengingatkan pekan olahraga nasional atau PON sudah selesai, sehingga perhatian pemerintah daerah lebih fokus menyelesaikan belanja modal," kata Safuadi.
