Banda Aceh (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk tim kajian dan riset untuk rencana revisi qanun (peraturan daerah) Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
"Minggu depan rencana duduk dengan pimpinan untuk membentuk tim riset (revisi qanun LKS)," kata Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA Mawardi, di Banda Aceh, Kamis.
Tim kajian dan riset revisi qanun LKS tersebut nantinya melibatkan semua pihak, mulai dari ulama, akademisi hingga pengusaha atau pelaku ekonomi di tanah rencong.
Baca juga: DPRA bakal jaring pendapat ke seluruh Aceh terkait revisi qanun LKS
Pernyataan ini disampaikan Mawardi merespon pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memberikan sinyal mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di Aceh jika qanun LKS telah direvisi.
Mawardi menyampaikan, dari DPRA, revisi tersebut dilakukan setelah melalui kajian dan riset yang melibatkan semua stakeholder. Sehingga bisa disimpulkan apakah perubahan itu dibutuhkan atau tidak.
"Bukan hal yang tabu masalah revisi sebuah produk hukum, tetapi tergantung hasil riset yang akan dibahas nanti," ujarnya.
