Wali kota Lhokseumawe minta jaga independensi pada Pemilu 2024

Banda Aceh (ANTARA) - Pj Wali Kota Lhokseumawe Imran melantik lima komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe periode 2023-2028, Sabtu,  dan diharapkan mereka dapat benar-benar menjaga independensi pada Pemilu serentak 2024.

Imran mengatakan para Komisioner KIP yang dilantik mempunyai tanggung jawab besar. Karena itu, diharapkan dapat membawa lembaga penyelenggara pemilihan umum ini benar-benar independen, sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan.

Adapun kelima komisioner KIP Kota Lhokseumawe yang dilantik yakni Abdul Hakim, T Marbawi, Armiadi, Zainal Bakri dan Indrawan Eka Putra.

"Sumpah yang saudara ucapkan tadi sebagai dasar yang kuat memegang teguh kode etik dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai anggota KIP Kota Lhokseumawe periode 2023-2028," ujarnya di Lhokseumawe, Sabtu.

Imran berharap komisioner KIP Kota Lhokseumawe dapat menjaga independen dan profesional. Hal ini sangat perlu diwujudkan untuk menjaga netralitas pelaksanaan pesta demokrasi pada 2024 mendatang. 

"Sumpah dan janji ini sangat bermakna dan bernilai penting untuk pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya. 

Ia menambahkan, KIP merupakan satu-satunya komisi independen pemilihan. Artinya sejak awal, Aceh komitmen untuk menyelenggarakan Pemilu secara independen. Hal ini juga bukti dan transparansi keterbukaan kepada publik untuk menilai. 

Imran menegaskan Pemkot Lhokseumawe tidak sedikit pun mengintervensi untuk menentukan siapa yang terpilih untuk menjadi komisioner.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut berpolitik, baik menjadi bakal calon legislatif maupun bakal calon wali kota.

"Tidak ada anak emas atau anak mahkota Pj wali kota dan saya juga tidak ada niat berpolitik pada Pilkada 2024. Tugas saya di periode kedua ini tetap sama seperti pertama saya datang ke sini,” katanya.

Imran berharap yang terpilih dapat menjalankan tugas dengan baik berpegangan pada undang-undang yang berlaku, dan sinergi Pemkot Lhokseumawe dengan penyelenggara yaitu KIP serta Badan Pengawas Pemilihan (Banwaslih) dan komunikasi tetap terjaga sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan Lhokseumawe. 
 
"Sinergi dan komunikasi yang baik bukan berarti intervensi, karena Pemkot Lhokseumawe telah menerima arahan jelas untuk terus mendukung KIP dalam menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya.

Baca juga: DPRA serahkan nama tujuh komisioner KIP Aceh ke KPU RI