Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia Provinsi Aceh mencatat volume transaksi digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di daerah itu pada awal tahun 2024 mencapai 1,39 juta transaksi, dari total target Bank Indonesia tahun ini mencapai 10 juta transaksi.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Aceh Rony Widijarto di Banda Aceh, Jumat, mengatakan pihaknya terus mendorong akselerasi penerapan pembayaran secara digital di Tanah Rencong itu, baik sektor Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) maupun pemerintah daerah.
“Digitalisasi ini memudahkan masyarakat, UMKM dan pemerintah daerah. Bahkan yang akhir ini juga mendorong digitalisasi di masjid dengan QRIS,” kata Rony.
Ia menjelaskan volume 1,39 juta transaksi tersebut tercatat selama Januari 2024. Pada bulan itu, juga tercatat penambahan 6.595 pengguna baru sehingga total pengguna QRIS di Aceh per Januari 2024 sebanyak 520.013 pengguna.
Hal tersebut, lanjut Rony, merupakan dampak dari konsistensi kegiatan dan program yang terus diselenggarakan Bank Indonesia dan perbankan.
Kelompok ekosistem pembayaran di pelabuhan, mahasiswa, hingga masjid melalui program infaq dan sedekah merupakan beberapa segmen yang telah menjadi target sosialisasi dan onboarding dalam rangka meningkatkan jumlah transaksi penggunaan QRIS selama 2023 lalu.
“Dari sisi merchant (pedagang) hingga Januari 2024, telah terdapat 140.845 merchant yang mengimplementasikan QRIS sebagai alternatif pembayaran non-tunai,” ujarnya.
Berdasarkan klasifikasi usaha, pembagian pedagang yang menggunakan QRIS terbesar berasal dari sektor usaha mikro (UMI) yang dengan jumlah 101.074 pedagang. Kegiatan onboarding QRIS yang dilakukan di berbagai komunitas, diharapkan dapat membentuk ekosistem digital yang kondusif dalam mendorong masyarakat bertransaksi secara non tunai.
Bank Indonesia Aceh terus melakukan berbagai upaya dengan berkolaborasi bersama penyedia jasa pembayaran (PJP), pemerintah daerah dan unsur lainnya untuk meningkatkan minat dan pengalaman masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.
Kata Rony, digitalisasi membawa aspek perbaikan pada keseluruhan. Tidak hanya menyasar mempermudah sektor UMKM tetapi juga mendorong digitalisasi melalui penggunaan QRIS untuk pajak dan retribusi daerah.
“Artinya dengan digitalisasi itu akan mempercepat pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Ini akan kita dorong bersama,” ujarnya.
Baca juga: Bank Indonesia jadikan pelabuhan di Sabang ekosistem pembayaran digital
