Banda Aceh (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah di yang dilaksanakan di Provinsi Aceh.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk melihat langsung penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah termasuk ketersediaan stoknya hingga diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat,” kata Kepala Pemeriksaan Laporan Keassistenan Utama III Ombudsman RI Cut Silvina Desia Dewi di Aceh Besar, Kamis.
Di sela-sela meninjau ketersediaan beras di gudang Perum Bulog Aceh di Lambaro, ia menjelaskan sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi barang, jasa dan administrasi.
Ia mengatakan kehadiran pihaknya bersama Bapenas untuk memastikan seluruh proses mulai dari administrasi, ketersediaan stok hingga penyaluran kepada keluarga penerima manfaat berjalan secara maksimal tanpa ada kendala.
“Sesuai hasil monitoring dan evaluasi yang kita lakukan tidak ada kendala di lapangan dan untuk distribusi berjalan dengan lancar oleh PT Pos tanpa ada kendala, meski pendistribusian tidak langsung tingkat desa/gampong,” katanya.
Baca: Bulog: Penyaluran SPHP di Aceh sebanyak 22.416 ton
Menurut dia langkah-langkah distribusi yang dilakukan PT Pos dengan ikut memanfaatkan komunitas dalam penyaluran bantuan bantuan pangan cadangan beras pemerintah juga bagian ikut mendekatkan dan mempercepat penyaluran sampai kepada penerima manfaat.
Executive General Manager Kantor Pos Cabang Utama Banda Aceh Nur Zamaluddin mengatakan untuk distribusi bantuan pangan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, pihaknya langsung turun ke lokasi untuk mendistribusikan bantuan kepada keluarga penerima manfaat.
“Di daerah 3T PT Pos juga memiliki layanan dan kita juga mendropping pendistribusian bantuan pangan untuk mendekatkan dengan para penerima manfaat," katanya.
ia mengatakan secara keseluruhan pendistribusian bantuan pangan di Aceh termasuk di daerah 3 T berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Di mana para penerima manfaat juga merasa nyaman dengan pola distribusi yang diberikan tersebut.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Aceh Saldi Aldryn menyebutkan stok yang ada di gudang perusahaan tersebut sebanyak 36.315 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP) serta program lainnya hingga lima bulan ke depan.
Dalam monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah yang dilakukan Ombudsman dan Bapanas tersebut turut mendampingi Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Dian Rubianty dan Kepala Dinas Pangan Aceh Surya Rayendra.
Baca: Aceh Besar bertekad jadi lumbung pangan dunia
