Banda Aceh (ANTARA) - Pimpinan tinggi pratama (Pimti) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menghadiri langsung rapat koordinasi pengendalian program dukungan manajemen.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Jakarta, Selasa. Rapat diikuti Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh Meurah Budiman dan Kepala Divisi Administrasi Sri Yusfini Yusuf bersama pimti pratama kantor wilayah se Indonesia membahas sejumlah agenda penting pada kegiatan ini.
Kepala BSK Hukum dan HAM Kemenkumham Y Ambeg Paramarta menjelaskan definisi dari kegiatan dukungan manajemen ini. Kegiatan bertemakan Optimalisasi Peran Dukungan Manajemen Yang Semakin PASTI dan Berdampak.
Rapat koordinasi ini merupakan pendukung pelaksanaan fungsi Kementerian yang dilaksanakan oleh unit teknis sebagai salah satu upaya menyukseskan dan mewujudkan program output dan outcome, kata Y Ambeg.
"Hal itu meliputi perencanaan, keuangan, pengelolaan BMN, sumber daya manusia, kehumasan dan pengelolaan arsip, hingga teknologi informasi," sebut Ambeg.
Ambeg melanjutkan seluruh upaya yang dilakukan ini untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi yang pada tahun 2023 sudah mencapai 83,63.
"Di mana sebelumnya pada tahun 2022 Kemenkumham sempat turun di angka 79,55," ungkapnya.
Sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan pada rapat koordinasi pengendalian program 2024. Nantinya, seluruh unit utama dan kantor wilayah akan dibagi ke dalam tiga komisi. Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh termasuk dalam Komisi I.
Komisi I akan membahas terkait perencanaan dan keuangan, Komisi II membahas SDM dan BMN, dan Komisi III SPBE, kehumasan, dan kearsipan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta mendapatkan materi membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun yang bertindak sebagai narasumber adalah Fachruddin Putra Jay, Tenaga Ahli Madya SPI Monitoring KPK RI.
