Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Husni menyatakan saat ini layanan di Mal Pelayanan Publik (MMP) Aceh Besar bertambah satu instansi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Penambahan layanan baru yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di MPP di Lambaro merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas layanan terutama dalam memberikan kemudahan akses layanan informasi kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Agus Husni di Lambaro, Senin.
Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan terpadu Mal Pelayanan Publik (MMP) Aceh Besar guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan saat ini sudah ada 26 enam instansi yang bergabung di MPP Aceh Besar dalam memberikan pelayanan dari sebelumnya berjumlah 22 instansi atau ada bertambah empat instansi yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) ditambah satu ATM Bank Syariah Indonesia (BSI).
Ia mengatakan dari empat dinas yang baru bergabung baru DLH yang sudah beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tiga lainnya sudah tersedia tempat pelayanan.
Lebih rinci ia menjelaskan instansi yang tergabung dalam memberikan pelayanan publik di MPP Lambaro Aceh Besar tersebut terdiri dari Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD), BUMN, BUMD, lembaga vertikal dan asosiasi-asosiasi pengusaha.
“MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang dan jasa, pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah,” katanya.
Ia menambahkan di MPP tersebut pemerintah menyediakan pelayanan atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengurus berbagai perizinan di satu tempat.
Adapun pengunjung di MPP Lambaro Aceh Besar yang mengurus berbagai izin dari 300 orang sampai 500 orang per hari.
Baca juga: PKK Aceh Besar tingkatkan edukasi maksimalkan ASI eksklusif
