Banda Aceh (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh berharap Presiden Prabowo Subianto memenuhi janjinya untuk mengalokasikan lahan 20 ribu hektare untuk konservasi gajah di Aceh guna memperkuat pelestarian empat satwa kunci yang mulai terancam akibat degradasi hutan.
“Kami menunggu janji tersebut, ini bisa menjadi momentum dan contoh bagi pemegang izin lainnya yang areal konsesinya berada di koridor satwa,” kata Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, di Banda Aceh, Rabu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi pada Senin (2/12), mengatakan Prabowo bakal menyumbangkan 20 ribu hektare lahan pribadi miliknya kepada World Wildlife Fund (WWF) untuk konservasi gajah di Aceh.
Baca juga: Walhi Aceh minta pemerintah tinjau ulang alokasi tanah untuk mantan kombatan GAM
Gagasan tersebut setelah adanya permintaan WWF saat pertemuan Prabowo dengan Raja Inggris, Raja Charles III dalam kunjungan kerja pada November lalu.
Kendati demikian, Shalihin meminta klarifikasi mengenai lahan pribadi yang dimaksud Prabowo apakah merupakan lahan konsesi yang berada di PT Tusam Hutani Lestari (PT THL) yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Berdasarkan data Walhi Aceh, kata Shalihin, Prabowo memiliki IUPHHK berdasarkan SK.556/KptsII/1997 dengan luas areal kerja 97,3 ribu hektare dan izin tersebut akan berakhir pada 14 Mei 2035.
Lahan itu tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen dan Aceh Utara. Sebagian besar lahan itu banyak terbengkalai dan ada juga yang sudah digarap oleh warga setempat.
“Menurut kami itu lahan negara yang dipinjamkan ke Prabowo melalui IUPHHK, jadi hal wajar bila hendak dilepaskan,” ujarnya.
Meskipun demikian, pria yang akrab disapa Om Sol itu mengapresiasi rencana untuk konservasi satwa kunci di Aceh tersebut, khususnya gajah yang populasinya semakin terancam di tanah rencong.
“Wilayah konservasi ini sangat dibutuhkan mengingat habitat gajah Sumatera terus menyusut akibat deforestasi dan alih fungsi lahan,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Om Sol menegaskan bahwa Walhi Aceh menunggu langkah konkret dari Prabowo atau pihak terkait untuk mewujudkan rencana pelepasan 20 ribu hektare demi keperluan konservasi gajah di Aceh.
Karena, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen bersama Walhi Aceh juga sedang menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pengelolaan Kawasan Perlindungan Satwa Liar di Lanskap Peusangan.
"Kami siap bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan lahan konservasi ini bisa terwujud dan dikelola secara berkelanjutan," demikian Ahmad Shalihin.
Baca juga: WALHI: Hutan Adat Mukim Krueng Bireuen terancam pembalakan liar
