Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) bertekad agar tidak ada lagi desa atau gampong dengan status sangat tertinggal di provinsi paling barat Indonesia itu pada tahun 2025.
Kepala DPMG Aceh T Aznal Zahri di Banda Aceh, Kamis, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan itu yakni berkolaborasi untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan lambatnya perubahan status gampong tersebut, melalui rapat koordinasi gampong tertinggal 2024 dengan lintas sektor.
“Kita mencari solusinya bersama sehingga ke depan tidak ada lagi gampong di Aceh berstatus gampong sangat tertinggal, bahkan gampong tertinggal,” kata Aznal.
Baca juga: Pidie targetkan "zero" desa tertinggal pada 2023-2024
Ia menjelaskan berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024, Aceh masih memilik sebanyak 33 gampong berstatus sangat tertinggal dan 593 gampong tertinggal yang tersebar di daerah Tanah Rencong itu.
Oleh karenanya, rapat koordinasi gampong tertinggal ini sebagai upaya kolaborasi dalam merumuskan langkan-langkah untuk penghapusan status gampong sangat tertinggal di Aceh, yang ditargetkan tercapai tahun depan.
Kemudian, lanjut Aznal, juga untuk wadah koordinasi lintas sektor dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan gampong tertinggal, serta persamaan persepsi terhadap gampong sangat tertinggal dalam penganggaran Dana Desa.
“Dan juga langkah pengendalian dan konsolidasi rencana kerja tindak lanjut (RKTL) di gampong masing-masing,” ujarnya.
Dalam forum ini, DPMG Aceh menghadirkan seluruh keuchik atau kepala desa dari seluruh gampong sangat tertinggal, serta perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten dan DPMG kabupaten.
Kemudian mengundang langsung Kepala Bappeda Aceh T Ahmad Dadek sebagai pemateri, yang juga sangat mengharapkan agar ke depan tidak ada lagi gampong dengan status sangat tertinggal di daerah berjulukan Serambi Mekkah itu.
Selain itu, pihaknya juga mengundang sebagai pemateri Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Aceh, perwakilan DPMG Aceh serta keuchik dari gampong mandiri.
Aznal berharap melalui forum tersebut dapat melahirkan komitmen bersama untuk percepatan pembangunan gampong yang berkualitas sehingga tidak ada lagi gampong-gampong dengan status sangat tertinggal.
“Dan di tahun depan mudah-mudahan tidak ada lagi status gampong sangat tertinggal di Aceh, serta dapat memperkuat sinergi antar pelaku pembangunan gampong,” ujarnya.
Baca juga: Mendes PDTT target tuntaskan 62 kabupaten tertinggal pada 2024