Pemerintah Minta Elit Politik Hentikan Polimik Pemekaran

Banda Aceh, 13/10 (Antaraaceh) - Pemerintah Aceh meminta para elit politik terutama di DPR RI agar menghentikan polemik tentang pemekaran untuk membelah Aceh menjadi tiga provinsi.

"Wacana pemekaran untuk melahirkan provinsi 'Aceh Leuser Antara dan Aceh Barat Selatan (ALA-ABAS) yang terpisah dari Aceh kami nilai sudah basi. Elit politik kami minta menyudahi polemik tersebut," kata Karo Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin di Banda Aceh, Senin.

Hal tersebut disampaikan menanggapi rencana Forum bersama (Forbes) anggota DPR RI asal Aceh  yang ingin membahas kembali rencana pemekaran ALA dan ABAS.

"Wacana tersebut silahkan dibahas oleh Forbes dan siapapun. Namun yang harus diingat jangan sampai kemudian di salah artikan oleh masyarakat bawah (akar rumput)," katanya menambahkan.

Stabilitas Aceh menjadi taruhannya bila kemudian menimbulkan reaksi macam-macam, baik dari yang setuju maupun tidak. "Saya kira bila hanya masih berupa akan dibahas, tidak tepat jika wacana tersebut langsung dipublikasikan ke masyarakat," kata Murthalamuddin.

Pemerintah Aceh sudah berusaha menjawab berbagai hal bagi kebutuhan semua kawasan di provinsi ujung paling barat Indonesia ini, sebagai  contoh, ia menjelaskan dana otonomi khusus penerima terbesar adalah kawasan ALA dan ABAS.

"Termasuk juga dana bagi hasil minyak dan gas yang dinikmati semua kawasan, walaupun bukan daerah penghasil. Kurang apa lagi Pemerintah berbuat agar terjadi keseimbangan pembangunan kawasan," kata Murthalamuddin.

Untuk itu, ia juga mengharapkan agar elit tidak selalu membawa bawa rakyat atas nama kepentingan pribadi atau kelompok. Selain juga, pemekaran dalam jangka pendek dan menengah menghabiskan banyak anggaran.

"Kami mengajak semua pihak agar sama-sama berpikir untuk membangun apa yang masih kurang dan memperbaiki yang sudah rusak. Kita sama-sama membangun dan membawa kesejahteraan daripada berpikir untuk bagi-bagi wilayah yang berujung bagi-bagi kekuasaan," kata Murthalamuddin.

Pewarta : Azhari