Jakarta (ANTARA Aceh) - Pemerintah memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya tidak sedikit dan potensi yang dimiliki bila dioptimalkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu yang terkuat di Asia.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan saat ini setidaknya ada 700 BUMN, baik yang langsung dimiliki oleh pemerintah maupun anak perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia dan bergerak di berbagai bidang.
"Sore hari ini ketemu, karena saya berikan gambaran lima tahun ke depan seperti apa, agar semua bisa secapt-cepatnya dapat dilakukan BUMN kita," kata Presiden saat menerima para Direktur Utama BUMN di Istana Negara Jakarta, Senin (18/5) lalu.
Presiden menyadari peluang pengembangan BUMN sangat besar. Tak hanya yang bergerak diberbagai bidang usaha namun juga permodalan dan aset yang dimiliki.
"Aset BUMN kita Rp4.500 triliun, ini angka sangat besar," kata Presiden.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kehadiran 119 Direktur Utama BUMN merupakan salah satu bukti potensi kekuatan yang ada dan siap untuk dikembangkan lebih baik di masa mendatang.
"Memang kami mendapat undangan Pak Presiden sidang hari ini kami menyiapkan roadmap transformasi BUMN lima tahun mendatang," katanya.
Menurut Rini, transformasi BUMN dalam lima tahun mendatang didasari oleh dua hal.
"Ini didasari dua hal yaitu bagaimana BUMN meningkatkan nilai dari modal yang diberikan kepada BUMN ini, yang dulu atau baru saja disetujui DPR untuk tambahan hampir Rp40 triliun, sehingga sangat tepat kami menyiapkan semua dengan baik," paparnya.
Agen Pembangunan
Pemerintah mengharapkan selain pengelola modal negara, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan negara di bidang yang didalami oleh masing-masing badan usaha.
"Atas dasar ini kami jabarkan hal-hal apa yang dilakukan oleh BUMN," paparnya.
Ia menambahkan sinergi BUMN bagaimana mendorong hilirisasi dan penggunaan komponen lokal, kemudian bagaimana mendorong kemandirian perbankan kita termasuk asuransi dan juga bagaimana kita dapat melakukan pembangunan bersama BUMN dengan sinergi pembangunan terpadu di daerah.
Menurut Rini pembangunan di pelosok daerah diharapkan BUMN bisa mengembangkan pembangunan yang dinilai berat oleh pihak swasta.
"Kami harapkan dengan BUMN sebagai pionir, selama ini pembangunan daerah yang tidak baik menjadi baik," katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah ingin agar BUMN lebih lincah dan lebih kuat sehingga mampu mengembangkan bisnisnya dan juga mengembangkan bidang usaha yang dikelolanya.
"Ini inti utamanya, supaya dapat menangkap opportunity supaya nanti kita bisa menjadi seperti Khazanah (Malaysia-red) dan Temasek (Singapura-red) di masa mendatang. Oleh sebab itu harus dilakukan restrukturisasi yang komprehensif, kedua penguatan internal dan perbaikan organisasi perusahaan," katanya.
Sofyan mengatakan yang diperlukan saat ini adalah kerja cepat dan langkah segera.
"Kalau bisa holding, holding segera just do it. Kalau perlu konsolidasi, konsolidasi segera, just do it sehingga tujuan menjadi besar. Kalau bisa evlausi aset segera revaluasi supaya BUMN kita bersaing ke arah global," tegasnya.
Holding yang sudah dilakukan saat ini, kata Menko Perekonomian antara lain Semen Indonesia dan Pupuk Indonesia.
"Kemudian Pelindo yang disuruh tadi. Kemudian perkebinan supaya lebih efektif," katanya.
Ia menambahkan,"kalau diperlukan revaluasi, lakukan rebaluasi karena aset BUMN banyak sekali yang belum dievaluasi. Soal pajak nanti kita pikirkan."
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyaksikan penandatangan nota kesepahaman tentang pembiayaan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan oleh Pelindo I, BNI, BRI dan Bank Mandiri.
Juga ditandatangani nota kesepahaman tentang asuransi pekerja oleh Jasindo dengan BUMN konstruksi terdiri dari Adhi Karya, Berantas Abipraya, Hutama Karya dan pembangunan perumahan oleh Wakita Karya dan Wijaya Karya.
Dan yang terakhir penandatanganan nota kesepahaman kerjasama penyediaan produk baja lokal untuk pekerjaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur antara Krakatau Steel dengan Adhi Karya, Berantas Abipraya, Hutama Karya dan pembangunan perumahan antara Waskita Karya dan Wijaya Karya.
Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memang menginginkan potensi BUMN dikembangkan. Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke daerah, Presiden bahkan meninjau sejumlah BUMN yang termasuk ke dalam industri strategis seperti PT INKA, PT Pindad, PT PAL dan sejumlah industri lainnya.
Pada awal 2015 misalnya, Kepala Negara menegaskan kebijakan pemerintah untuk tidak mengambil deviden BUMN tapi menjadikannya tambahan modal dalam bentuk penyertaan modal negara.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48 triliun pada 2015 untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur dan transportasi guna pengembangan usaha sehingga menjadi motor penggerak pembangunan.
"Misalnya KAI, Pelindo, untuk BUMN Rp48 triliun, artinya diberikan PMN (Penyertaan Modal Negara), misalkan Pelindo berapa misal Rp5 triliun untuk equity yang ada bisa tujuh kali, nanti bisa bergulir, yang karya karya seperti Hutama Karya. Jadi motornya ada di BUMN," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela peninjauan terminal penumpang Gerbang Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak awal 2015.
Presiden mengatakan bila dana tersebut diberikan kepada BUMN maka putaran ekonominya akan lebih besar dibandingkan proyek tersebut dikerjakan oleh kementerian.
Sementara BUMN yang infrastruktur akan didorong dengan PNM, maka BUMN lainnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menarik deviden sehingga dananya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis.
"Kita bicara BUMN yang infrastruktur, BUMN lain deviden tidak diambil. Tidak dimintai deviden dan harus jadi motor pembangunan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan BUMN lainnya akan dilihat bagaimana pola manajemennya. Bila kualitasnya terus meningkat maka pemerintah juga akan memberikan bantuan serupa.
Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara menyampaikan keinginannya agar BUMN di Indonesia bisa menyamai BUMN yang dimiliki oleh Tiongkok dan negara-negara lainnya yang turut menopang perekonomian nasional.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan saat ini setidaknya ada 700 BUMN, baik yang langsung dimiliki oleh pemerintah maupun anak perusahaan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia dan bergerak di berbagai bidang.
"Sore hari ini ketemu, karena saya berikan gambaran lima tahun ke depan seperti apa, agar semua bisa secapt-cepatnya dapat dilakukan BUMN kita," kata Presiden saat menerima para Direktur Utama BUMN di Istana Negara Jakarta, Senin (18/5) lalu.
Presiden menyadari peluang pengembangan BUMN sangat besar. Tak hanya yang bergerak diberbagai bidang usaha namun juga permodalan dan aset yang dimiliki.
"Aset BUMN kita Rp4.500 triliun, ini angka sangat besar," kata Presiden.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan kehadiran 119 Direktur Utama BUMN merupakan salah satu bukti potensi kekuatan yang ada dan siap untuk dikembangkan lebih baik di masa mendatang.
"Memang kami mendapat undangan Pak Presiden sidang hari ini kami menyiapkan roadmap transformasi BUMN lima tahun mendatang," katanya.
Menurut Rini, transformasi BUMN dalam lima tahun mendatang didasari oleh dua hal.
"Ini didasari dua hal yaitu bagaimana BUMN meningkatkan nilai dari modal yang diberikan kepada BUMN ini, yang dulu atau baru saja disetujui DPR untuk tambahan hampir Rp40 triliun, sehingga sangat tepat kami menyiapkan semua dengan baik," paparnya.
Agen Pembangunan
Pemerintah mengharapkan selain pengelola modal negara, BUMN juga diharapkan dapat menjadi agen pembangunan negara di bidang yang didalami oleh masing-masing badan usaha.
"Atas dasar ini kami jabarkan hal-hal apa yang dilakukan oleh BUMN," paparnya.
Ia menambahkan sinergi BUMN bagaimana mendorong hilirisasi dan penggunaan komponen lokal, kemudian bagaimana mendorong kemandirian perbankan kita termasuk asuransi dan juga bagaimana kita dapat melakukan pembangunan bersama BUMN dengan sinergi pembangunan terpadu di daerah.
Menurut Rini pembangunan di pelosok daerah diharapkan BUMN bisa mengembangkan pembangunan yang dinilai berat oleh pihak swasta.
"Kami harapkan dengan BUMN sebagai pionir, selama ini pembangunan daerah yang tidak baik menjadi baik," katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pemerintah ingin agar BUMN lebih lincah dan lebih kuat sehingga mampu mengembangkan bisnisnya dan juga mengembangkan bidang usaha yang dikelolanya.
"Ini inti utamanya, supaya dapat menangkap opportunity supaya nanti kita bisa menjadi seperti Khazanah (Malaysia-red) dan Temasek (Singapura-red) di masa mendatang. Oleh sebab itu harus dilakukan restrukturisasi yang komprehensif, kedua penguatan internal dan perbaikan organisasi perusahaan," katanya.
Sofyan mengatakan yang diperlukan saat ini adalah kerja cepat dan langkah segera.
"Kalau bisa holding, holding segera just do it. Kalau perlu konsolidasi, konsolidasi segera, just do it sehingga tujuan menjadi besar. Kalau bisa evlausi aset segera revaluasi supaya BUMN kita bersaing ke arah global," tegasnya.
Holding yang sudah dilakukan saat ini, kata Menko Perekonomian antara lain Semen Indonesia dan Pupuk Indonesia.
"Kemudian Pelindo yang disuruh tadi. Kemudian perkebinan supaya lebih efektif," katanya.
Ia menambahkan,"kalau diperlukan revaluasi, lakukan rebaluasi karena aset BUMN banyak sekali yang belum dievaluasi. Soal pajak nanti kita pikirkan."
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyaksikan penandatangan nota kesepahaman tentang pembiayaan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan oleh Pelindo I, BNI, BRI dan Bank Mandiri.
Juga ditandatangani nota kesepahaman tentang asuransi pekerja oleh Jasindo dengan BUMN konstruksi terdiri dari Adhi Karya, Berantas Abipraya, Hutama Karya dan pembangunan perumahan oleh Wakita Karya dan Wijaya Karya.
Dan yang terakhir penandatanganan nota kesepahaman kerjasama penyediaan produk baja lokal untuk pekerjaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur antara Krakatau Steel dengan Adhi Karya, Berantas Abipraya, Hutama Karya dan pembangunan perumahan antara Waskita Karya dan Wijaya Karya.
Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memang menginginkan potensi BUMN dikembangkan. Dalam beberapa kesempatan kunjungan ke daerah, Presiden bahkan meninjau sejumlah BUMN yang termasuk ke dalam industri strategis seperti PT INKA, PT Pindad, PT PAL dan sejumlah industri lainnya.
Pada awal 2015 misalnya, Kepala Negara menegaskan kebijakan pemerintah untuk tidak mengambil deviden BUMN tapi menjadikannya tambahan modal dalam bentuk penyertaan modal negara.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp48 triliun pada 2015 untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang infrastruktur dan transportasi guna pengembangan usaha sehingga menjadi motor penggerak pembangunan.
"Misalnya KAI, Pelindo, untuk BUMN Rp48 triliun, artinya diberikan PMN (Penyertaan Modal Negara), misalkan Pelindo berapa misal Rp5 triliun untuk equity yang ada bisa tujuh kali, nanti bisa bergulir, yang karya karya seperti Hutama Karya. Jadi motornya ada di BUMN," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela peninjauan terminal penumpang Gerbang Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak awal 2015.
Presiden mengatakan bila dana tersebut diberikan kepada BUMN maka putaran ekonominya akan lebih besar dibandingkan proyek tersebut dikerjakan oleh kementerian.
Sementara BUMN yang infrastruktur akan didorong dengan PNM, maka BUMN lainnya, pemerintah telah memutuskan untuk tidak menarik deviden sehingga dananya bisa digunakan untuk pengembangan bisnis.
"Kita bicara BUMN yang infrastruktur, BUMN lain deviden tidak diambil. Tidak dimintai deviden dan harus jadi motor pembangunan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan BUMN lainnya akan dilihat bagaimana pola manajemennya. Bila kualitasnya terus meningkat maka pemerintah juga akan memberikan bantuan serupa.
Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara menyampaikan keinginannya agar BUMN di Indonesia bisa menyamai BUMN yang dimiliki oleh Tiongkok dan negara-negara lainnya yang turut menopang perekonomian nasional.
