Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menyatakan akan meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala status gizi dan data Elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat (EPPGBM) di setiap kabupaten/kota dalam upaya menekan angka stunting di daerah setempat.
“Kita akan memastikan status gizi anak tercatat dan terinput dengan lengkap dalam data elektronik dari Dinas Kesehatan dan PKK kabupaten/kota. Dari data itu kita akan lakukan intervensi secara maksimal,” kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dihubungi di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan dalam upaya menekan prevalensi stunting di Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan, PKK dan instansi terkait lainnya terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai stunting dan risikonya kepada seluruh elemen masyarakat.
“Artinya, sosialisasi yang dilakukan ini untuk memberikan pemahaman kepada seluruh keluarga dan para pihak terkait berbagai cara pola asuh termasuk pemenuhan gizi anak,” katanya.
Baca juga: Angka stunting di Aceh turun dua persen, begini penjelasan BKKBN
Ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan pembenahan data dari level gampong dan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap Puskesmas dan Posyandu pemberian PMT agar sesuai juknis dan sesuai sasaran prioritas anak di bawah dua tahun (baduta) dan ibu hamil Kekurangan energi protein (KEK).
Kemudian upaya dalam penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Aceh adalah pemberian suplemen tambah darah selama kehamilan untuk bumil dan bumil KEK, meningkatkan pemeriksaan kehamilan (antenatal care) selama enam kali oleh dokter spesialis.
Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan kepada anak dan mengejar target lmunisasi Dasar lengkap untuk balita.
“Imunisasi lengkap sangat penting diberikan bagi anak, agar mereka lebih kebal terhadap penyakit,” katanya.
Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk penurunan angka stunting adalah pemberian obat cacing dan vit A untuk anak di atas 1 tahun, pembagian tablet tambah darah untuk remaja putri 13-18 tahun yang baru terserap 58 persen dan memastikan setiap Posyandu memiliki alat ukur yg sesuai standart serta meningkatkan kapasitas kader Posyandu setiap kabupaten/kota di seluruh Provinsi Aceh.
Ia juga meminta kabupaten/kota untuk memperkuat kapasitas kader Posyandu, melindungi hak-hak dengan menetapkan honorarium minimal dan mencegah pergantian kader setiap pergantian kepala desa/keuchik.
“Alhamdulillah pata tahun 2022 angka stunting di Aceh turun dua persen. Kita akan terus bekerja maksimal dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai target nasional. Yang penting adalah kita semua "kompak bersatu" untuk mencapai Aceh yang makmur sejahtera,” katanya.
Baca juga: Pemkab Aceh Selatan gelar rakor rembuk stunting
