Jakarta (ANTARA) - Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Yanuarti menyatakan peran aktif masyarakat sipil menjadi penting untuk mengawasi dan menjaga netralitas TNI selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Keberpihakan TNI di politik praktis akan mendelegetimasi hasil pemilu itu sendiri dan meruntuhkan demokrasi.
"Persoalan netralitas TNI ini juga sangat bergantung dari pengawasan-pengawasan kelompok sipil," kata Sri Yanuarti dalam diskusi "Dinamika Suksesi Kepemimpinan TNI dan Pola Kerja Sama Pertahanan" di Jakarta, Selasa.
Menurut Sri, kelompok sipil memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan dan mengkampanyekan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam menghadapi pesta demokrasi di Indonesia.
"Kelompok-kelompok sipil itu harus tetap menggaungkan pentingnya netralitas TNI dalam Pemilu 2024," tambahnya.
Baca juga: Kapolda Aceh ingatkan personel jaga netralitas pada Pemilu 2024
Sri menekankan pentingnya kelompok sipil memiliki keberanian melaporkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan anggota TNI kepada pihak berwenang selama pelaksanaan Pemilu 2024.
"Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pemilu, nanti diharapkan mereka mau melaporkan," ucapnya.
Sri mengatakan ketika masyarakat sipil bersatu dalam mengawasi dan memantau netralitas TNI, maka langkah tersebut memiliki potensi untuk mengurangi risiko terjadinya politisasi di lingkungan TNI.
Dia juga berpendapat bahwa netralitas TNI akan terjaga apabila presiden tidak memanfaatkan keterlibatan TNI untuk kepentingan politik dalam Pemilu 2024.
Baca juga: ASN Pemkab Aceh Selatan deklarasi netralitas pemilu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Peneliti BRIN: Netralitas TNI bergantung pada pengawasan sipil
