Banda Aceh (ANTARA) - Dalam debat capres ketiga ada pernyataan dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tentang kinerja Kementerian Pertahanan (Kemhan) di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang juga Capres nomor urut 2.
Debat ketiga Pilpres 2024 mengangkat isu-isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Dalam sesi debat, masing-masing capres menyampaikan visi, misi, dan pandangannya soal isu-isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik.
Anies saat debat mempertanyakan etika Prabowo yang dinilai membiarkan dugaan pelanggaran terjadi, salah satunya keterlibatan orang dalam di Kemhan melalui PT Teknologi Militer Indonesia (TMI).
Baca juga: Anies terus serang Prabowo usai debat Capres, sebut jangan kompromi dalam urusan etika
Selain itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga seperti kompak dengan Anies, memanfaatkan debat ketiga itu untuk mengkritik kebijakan pertahanan Prabowo Subianto, mengingat saat ini dia menjabat sebagai menteri pertahanan RI.
Beberapa kebijakan yang juga dikritik oleh Anies dan Ganjar saat sesi debat, di antaranya menyangkut pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) bekas dan pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) yang dikhawatirkan tidak terwujud sampai akhir 2024. Anies, dalam sesi debat, juga menyoroti kebijakan lumbung pangan (food estate) Prabowo.
Terkait PT TMI yang disinggung Anies, orang awam memang belum familiar mendengar perusahaan tersebut. Di website resmi PT TMI disebutkan, perusahaan itu sudah menjalin kerjasama dengan banyak perusahaan dalam dan luar negri, diantaranya seperti PT PAL, Dirgantara Indonesia, dan Pindad. PT TMI berkantor pusat di Gedung Ratu Prabu 1, Cilandak, Jakarta.
Rekam jejak PT TMI tidak banyak diketahui, namun salah satu yang mencolok terjadi pada Juni 2021 setelah pemberitaan dari CNBC yang menyebut PT TMI adalah perusahaan "misterius" yang terlibat dalam pengadaan alutsista di Kemhan. Isu itu berawal dari draft Raperpres yang beredar luas pada saat itu dan disebut keterlibatan PT TMI dalam pengadaan alpahankam di Kemhan senilai 124,9 miliar dolar AS atau setara Rp1.760 triliun.
Pada saat yang sama juga beredar surat Menhan Prabowo Subianto yang berisi menunjuk PT TMI sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam program itu.
Baca juga: Prabowo dan Anies tak bersalaman usai Debat Capres, Ada apa?
PT TMI kemudian menyebar press rilis untuk membantah isu tersebut. Corporate Secretary PT TMI Wicaksono Aji dalam rilis itu menyatakan PT TMI dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (d/h Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan).
Chairman PT TMI adalah sahabat karib Prabowo, yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn) Glenny Kairupan. Sementara yang bertindak sebagai President sekaligus CEO adalah Harsusanto.
Disebutkan PT TMI adalah wadah para ahli alutsista berteknologi canggih, ahli elektronika, dan teknokrat anak bangsa yang mempelajari alih teknologi (ToT) dalam proses pencarian alutsista terbaik. Peran PT TMI adalah menganalisa dan memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pemerintah, pendidikan ataupun swasta dalam hal ToT.
Wicaksono saat itu membantah tidak ada satu kontrak pun dari Kemhan ke PT TMI untuk melakukan pengadaan maupun pembelian oleh Kemhan. Ia memastikan kehadiran mereka adalah untuk menjawab permasalahan ToT yang selama ini belum maksimal.
Baca juga: Ganjar tolak ajakan Prabowo untuk bahas data pertahanan usai debat Capres
