Meulaboh (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,53 triliun.
“Pengesahan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRK Aceh Barat,” kata Penjabat Bupati Aceh Barat, Azwardi di Meulaboh, Selasa.
Menurutnya, pengesahan anggaran daerah tersebut merupakan pengesahan dan persetujuan bersama APBK 2025 yang mencerminkan komitmen eksekutif dan legislatif, dalam mendukung pembangunan Kabupaten Aceh Barat.
Azwardi menjelaskan bahwa rancangan APBK 2025 telah melalui pembahasan intensif bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Ada pun komposisi anggaran yang disahkan tersebut diantaranya belanja daerah sebesar Rp1,53 triliun lebih, kemudian pendapatan daerah sebesar Rp1,41 triliun lebih, serta pembiayaan daerah sebesar Rp121,7 miliar lebih.
Azwardi mengatakan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif melalui peningkatan disiplin pelaksanaan kegiatan, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta monitoring berkala.
Ia juga meminta agar program-program yang dirancang fokus pada kebutuhan masyarakat, mendukung prioritas nasional, dan memenuhi standar pelayanan minimal.
Ada pun tujuh prioritas pembangunan 2025 yang disepakati DPRK dan Pemerintah Aceh Barat diantaranya meningkatkan nilai tambah produk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian memperbaiki kualitas layanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan SDM unggul, mendorong budaya riset dan inovasi untuk mencapai target pembangunan.
Kemudian menyediakan infrastruktur dasar di berbagai sektor pembangunan, meningkatkan mutu layanan publik melalui akselerasi teknologi informasi, mengoptimalkan potensi daerah untuk memperkuat daya saing, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Dengan disahkannya APBK 2025, Pemerintah Aceh Barat optimis pembangunan daerah dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
“Kualitas perencanaan harus ditingkatkan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” demikian Azwardi.
