Singkil (Antaranews Aceh) - BPS Kabupaten Aceh Singkil melakukan sosialisasi survey disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) untuk dasar pendukung pencapaian pengembangan perekonomian dunia usaha dan pariwisata melalui perbaikan iklim investasi serta lapangan kerja.
Acara sosialisasi yang digelar BPS dihadiri dan dibuka oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil Drs Azmi dan jajarannya di Aula Bappeda Pulosarok, Kabupaten Aceh Singkil, Senin.
Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil Ibrahim mengatakan, sosialisasi disagregasi PMTB adalah pemberitahuan tentang tata cara survey perekonomian masyarakat secara nyata yang bertujuan untuk menghimpun data secara nasional.
"Program disagregasi ini pertama sekali karena berkenaan dengan rencana strategis nasional, tapi untuk pengumpulan data produk domestik regional bruto (PDRB)-nya setiap tahun BPS selalu dilaksanakan," ujarnya.
Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisisis Statistik Zainal menambahkan, bedanya dengan tahun-tahun yang lalu karena tahun ini ada disadegrasi dan dipisah-pisah dalam proses pendataannya.
Sebenarnya, kata Zainal, sudah dimulai pada bulan April hingga bulan Juli 2018. "Karena ini survey jadi, respondennya terpilih berdasarkan keputusan pusat, seperti responden rumah tangga terpilih di Kecamatan Gunung Meriah sebanyak 12 desa yang tersebar di kecamatan itu, artinya bukan ditentukan oleh pihak BPS tapi pihak pusat yang menentukan.
Dikatakan data pemilihan reaponden berdasarkan data kerangka sampel (contoh) sensus ekonomi yang dikumpulkan untuk semua populasi, ketika survey dari populasi dikumpulkan beberapa sampel, itulah perbedaan survey dengan sensus.
Jadi responden survey yang terpilih 12 rumah tangga yang ada di Desa Gunung Meriah, kalau untuk pemerintahan desa dua desa yakni Desa Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru dan Desa Lae Bangun, Kecamatan Suro, untuk Kantor Pemkab eespondennya Kantor Badan Pengelola Keuangan Kabupaten (BPKK).
Dalam hal ini, kata Zainal, rencana prioritas nasional, tujuannya mengejar ekonomi daerah dari segi pengembangan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan industri, perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekspor.
Zainal berharap data survey yang dilakukan pihak BPS nantinya bisa riil dan terkumpul agar rencana pembangunan tidak meleset apalagi khusus untuk investasi.
"Sehingga dengan data PDB atau PDRB tersebut dapat kita ketahui kondisi perekonomian suatu daerah," katanya.
Sekda Azmi menghimbau kepada jajarannya baik SKPK, aparatur desa, para pimpinan perusahaan dan masyarakat Aceh Singkil agar membantu para petugas survey BPS, agar memberikan data yang diinginkan dan lengkap sesuai dengan kondisi riil, karena data yang diberikan akan menentukan program pembangunam nasional daerah kedepannya.
BPS Singkil sosialisasikan survey disagregasi PMTB
Senin, 14 Mei 2018 18:07 WIB